Radio Ranah Minang Pro 4

PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai Rabu (10/6/2026). Berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pertamina, harga Pertamax di Sumatera Barat mencapai Rp17.000 per liter.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat, Helmi Heriyanto, mengatakan penetapan harga BBM non-subsidi sepenuhnya menjadi kewenangan Pertamina melalui mekanisme tata niaga perusahaan, sehingga pemerintah daerah tidak dapat melakukan intervensi.
“Kalau untuk harga BBM non-subsidi itu kewenangan tata niaga Pertamina. Jadi murni berdasarkan mekanisme yang berlaku di Pertamina,” ungkapnya kepada Katasumbar.
Ia menjelaskan, tingginya harga Pertamax di Sumbar dibandingkan sejumlah daerah lain dipengaruhi oleh besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Menurutnya, PBBKB untuk BBM non-subsidi di Sumbar ditetapkan sebesar 10 persen. Besaran pajak tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga Pertamax di Sumbar lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
Sebagai perbandingan, harga Pertamax di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) berada di angka Rp16.250 per liter.
Sementara di Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau (FTZ) dipatok Rp16.600 per liter. “Kalau di Sumbar PBBKB-nya 10 persen. Itu yang membuat harganya lebih tinggi dibandingkan daerah lain,” jelasnya.
Terkait potensi peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite akibat kenaikan harga tersebut, Pemprov Sumbar bersama Pertamina tengah membahas kemungkinan penambahan kuota Pertalite untuk tahun 2026.
“Saat ini kami sedang melakukan pembahasan dan kalkulasi bersama Pertamina. Usulan penambahan kuota berkisar antara 8 hingga 15 persen,” katanya.
Ia menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi meningkatkan konsumsi Pertalite. Karena itu, selain mengusulkan penambahan kuota, pemerintah juga akan memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran.
“Kami mengantisipasi adanya peralihan pengguna Pertamax ke Pertalite. Karena itu pengawasan akan diperketat, dan penambahan kuota juga akan kami usulkan. Biasanya usulan disampaikan sekitar Juli atau Agustus, namun saat ini masih dihitung kembali karena kenaikan harga baru berlaku pada Juni,” tutupnya.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Sumatera Barat (Sumbar), Bambang Wiguritno menyebutkan, luas perkebunan kelapa sawit di sejumlah daerah di Sumbar mencapai 450 ribu hektare.

Perkebunan terluas, berada di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Dharmasraya. 88 persen kontribusi terhadap devisa ekspor kelapa sawit Sumbar berasal dari dua daerah ini.

“Sebaran luas kelapa sawit di Sumbar saat ini sekitar 450 ribu hektare. Yang paling besar berada di Pasaman Barat dan Dharmasraya,” katanya kepada Langgam.id, Senin (1/6/2026)

Perkebunan kelapa sawit juga tersebar di Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, serta Kabupaten Lima Puluh Kota.

“Namun, luas areal di daerah-daerah tersebut tidak sebesar yang terdapat di Pasaman Barat dan Dharmasraya,” ungkapnya.

Bambang tidak memiliki data rinci mengenai jumlah produksi kelapa sawit masing-masing daerah. Ia menyebutkan, Pasaman Barat dan Dharmasraya memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap sektor ekspor kelapa sawit Sumbar.

“Daerah-daerah ini sangat berkontribusi besar, terutama Pasaman Barat dan Dharmasraya terhadap devisa ekspor kelapa sawit,”

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Ruseimy, angkat bicara merespons pernyataan kontroversial pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda. Tudingan Abu Janda yang mengaitkan masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) dengan perilaku barbar dinilai lahir dari sudut pandang yang keliru dan sempit.
Dalam unggahannya di akun Instagram miliknya, , politikus Gerindra ini dirinya menanggapi pernyataan itu dengan senyuman.

"Jadi kalau ditanya ke saya, menanggapi orang seperti ini ya cukup senyum saja, maksimal ketawain deh, tapi cukup di dalam hati," kata Vasco, Sabtu (30/5).

Sentil kacamata yang miring dan retak
Vasco mengatakan penilaian serampangan terhadap daerah yang kaya akan adat, budaya, dan nilai-nilai agama seperti Sumbar terasa menggelitik. Vasco menyindir balik bahwa tuduhan miring tersebut sebenarnya mencerminkan kondisi sang pengkritik sendiri, bukan realitas masyarakat Minang.

"Kadang yang melihat segala sesuatu tampak barbar bukan karena objeknya, tapi karena kacamatanya yang sedang miring dan retak. Apalagi sampai berpikir Sumbar barbar. Menurutmu, apanya yang miring dan retak?" kelakar Vasco menyentil pihak yang melempar tuduhan.

Vasco mengimbau masyarakat Sumbar untuk menyikapi polemik ini dengan kepala dingin dan tidak larut dalam provokasi. Menurutnya, respons yang berlebihan justru akan memberikan panggung bagi pihak-pihak yang sengaja mencari perhatian lewat jalur kontroversi demi menjaga relevansi di media sosial.

Vasco menegaskan bahwa melabeli masyarakat Minangkabau sebagai barbar jelas mengabaikan fakta sejarah. Menurutnya, Sumbar adalah tanah yang melahirkan begitu banyak tokoh bangsa, pemikir, dan pemimpin yang berkontribusi besar bagi kemerdekaan Indonesia.

"Pernyataan yang menyebut Sumatera Barat sebagai barbar tentu bukan hanya keliru, tapi juga menyederhanakan sebuah peradaban yang dibangun dari nilai, adat, dan sejarah panjang," ujar Vasco dalam unggahan di akun Instagram miliknya, dikutip CNN, Sabtu (30/5).

Lebih lanjut, Vasco mengingatkan kembali esensi masyarakat Minang yang memegang teguh falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Sejak dahulu, falsafah ini mengajarkan kedewasaan sosial, kemandirian lewat tradisi merantau, serta prinsip menghormati aturan di mana pun berada lewat keyakinan 'di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung'.
Bagi Vasco, kekuatan sejati masyarakat Sumbar bukanlah bersikap keras atau merasa paling benar, melainkan teguh dalam adat namun tetap santun dan hangat menerima siapa saja yang datang dengan niat baik. Ia meyakini kehormatan daerah tidak ditentukan oleh ejekan orang lain, melainkan dari bagaimana masyarakatnya menjaga martabat.

"Kalau ada yang menilai tanpa memahami, biarlah. Tidak semua ucapan harus dibalas panjang, tidak semua provokasi layak dijadikan perang. Kadang cukup dengan menunjukkan siapa kita sebenarnya," pungkas Vasco.

Harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah daerah di Indonesia masih belum menunjukkan kepastian. Setelah mengalami penurunan dalam sepekan terakhir, harga sawit hingga kini belum kembali stabil.

Seorang pengepul sawit di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, Oyon mengaku masih ragu membeli hasil panen petani karena belum adanya kepastian harga dari pabrik.

“Belum ada kepastian harga. Jadi kami belum berani membeli sawit petani,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan, harga sawit di wilayah Lengayang mulai anjlok sejak Kamis (21/5/2026) lalu. Dalam sepekan terakhir, harga TBS hanya berada di kisaran Rp800 hingga Rp900 per kilogram. “Sebelumnya sempat turun di angka Rp500 sampai Rp700 per kilogram,” terangnya.

Menurutnya, kondisi harga yang belum stabil membuat pengepul khawatir mengalami kerugian apabila tetap membeli sawit dari petani. “Informasi harga di pabrik juga belum jelas. Khawatir kalau dibeli sekarang, nanti malah tambah turun lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Disbun TPH) Sumbar, Ir. Afniwirman, sebelumnya menyebut penurunan harga TBS diduga dipicu munculnya spekulasi pasar terkait wacana kebijakan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu.

Menurutnya, isu tersebut membuat sebagian pelaku usaha sawit mengalami kegamangan sehingga berdampak terhadap harga TBS di tingkat petani.

“Pengusaha sawit merasa gamang dan muncul spekulasi pasar dengan menurunkan harga TBS,” kata Afniwirman.

Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada kebijakan resmi terkait ekspor satu pintu sebagaimana yang berkembang di masyarakat. Karena itu, perusahaan diminta tidak menurunkan harga TBS secara sepihak.

Dana darurat pemerintah tergerus, pembayaran utang pun seret. Jika nekat mencetak uang, hiperinflasi tinggal menunggu waktu.