kabar_tangerang

JAKARTA - Dokumen daftar delegasi kunjungan kerja Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ke New York, Amerika Serikat, bocor dan menjadi perbincangan publik di media sosial.

Perhatian publik tertuju pada masuknya nama istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo Lasmono dalam rombongan resmi yang dijadwalkan menghadiri agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 13–19 Juli 2026.

Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PU Nomor HL04/T/Sj/2026/81 tertanggal 29 Juni 2026 itu menjadi perbincangan setelah sejumlah akun media sosial menyoroti keberadaan anggota keluarga menteri dalam daftar delegasi.

Sejumlah warganet bahkan mengaitkan perjalanan tersebut dengan dugaan agenda menonton Final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat (AS).

Dalam dokumen yang beredar, istri Menteri PU, Irma Hermawati, tercantum menggunakan paspor diplomatik.

Sementara putrinya, Aurellia Tsabitha Meidirama masuk dalam daftar delegasi dengan menggunakan paspor biasa.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai urgensi keikutsertaan anggota keluarga dalam perjalanan dinas luar negeri sekaligus menimbulkan spekulasi mengenai sumber pembiayaan perjalanan dan akomodasi mereka.

Merespons hal tersebut, Apri mengeklaim, keterlibatan istri dan anak Menteri PU itu tidak menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepeser pun.

"Perlu saya tegaskan di sini, untuk pembiayaan terhadap keluarga itu tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang ada pemberangkatan dari anggota keluarga, pembiayaan akan menggunakan dana pribadi," kata Apri saat ditemui wartawan di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa, 7 Juli.

Dia bilang, pencantuman nama istri dan anak Dody dalam surat tersebut adalah untuk pengurusan visa ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

"Terkait di dalam list ada anggota keluarga, itu memang di dalam komunikasi kami dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka pengurusan visa, itu sebaiknya memang dijadikan di dalam satu daftar," ucapnya.

Apri memastikan bahwa tidak ada uang negara yang berasal dari pajak masyarakat yang digunakan untuk pembiayaan pembuatan paspor atau hal lainnya.

"Enggak pakai APBN," tegasnya.

baca selengkapnya di: voi.id