Samarinda Pos

Niat hati ingin menagih utang, seorang pemuda bernama Candra (36) justru nyaris kehilangan nyawa di sekitaran Jalan Pasundan, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu. Korban diserang secara tiba-tiba menggunakan sebilah parang sepanjang 45 sentimeter oleh pelaku berinisial YS (45) karena kesal ditagih sisa pinjaman sebesar Rp500 ribu. Beruntung, helm merek NHK yang sedang dikenakan oleh Candra berhasil menyelamatkannya dari dua kali tebasan senjata tajam yang diarahkan langsung ke bagian kepalanya.

Keributan ini dipicu lantaran YS ingkar janji untuk membayar cicilan utang harian sebesar Rp25 ribu. Kesal karena diserang saat menagih haknya, korban langsung melarikan diri dan melaporkan kasus pengancaman ini ke Polsek Samarinda Ulu. Hanya berselang satu jam setelah laporan diterima, Unit Opsnal Reskrim bergerak cepat meringkus pelaku di kediamannya tanpa perlawanan. Kapolsek Samarinda Ulu, AKP Wawan Gunawan, mengonfirmasi bahwa YS kini telah ditahan dan dijerat pasal pengancaman dengan kekerasan serta kepemilikan senjata tajam tanpa izin.

Selengkapnya baca Samarinda Pos dan Sapos.co.id

Penulis: Agusman
Redaktur: Robert
Editor: Rusly
__
Website: https://sapos.co.id/
Fanpage: samarindapos
Instagram: sapos.co.id
TikTok: Samarinda_pos

Sikap politik Fraksi Gerindra DPRD Kaltim menjelang Rapat Paripurna Khusus pembentukan Hak Angket pada 10 Juni 2026 mendatang akhirnya mendarat di posisi tegas. Partai berlambang kepala burung garuda ini mengharamkan kadernya membelot dan mewajibkan seluruh anggota fraksi hadir untuk memuluskan instrumen penyelidikan tertinggi legislatif tersebut. Langkah ini sekaligus menjadi pembuktian bagi Gerindra di Karang Paci untuk tidak sekadar menjadi "stempel" eksekutif, melainkan garda terdepan dalam fungsi pengawasan yang kerap dinilai mandul oleh publik.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menegaskan komitmen fraksinya sudah bulat karena Hak Angket dinilai memiliki daya gedor lebih kuat dibandingkan Hak Interpelasi yang kerap berujung formalitas. Dirinya juga mematok garis demarkasi yang jelas bahwa urusan pengawasan ini merupakan otonomi mutlak kader di parlemen, sehingga bebas dari intervensi eksekutif party termasuk dari Ketua DPD Gerindra Kaltim yang kini menjabat Wakil Gubernur. Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas akumulasi mampetnya kanal aspirasi rakyat dan aksi demonstrasi besar mahasiswa pada April lalu.

Selengkapnya baca Samarinda Pos dan Sapos.co.id

Penulis: Riski
Redaktur: Robert
Editor: Rusly
__
Website: https://sapos.co.id/
Fanpage: samarindapos
Instagram: sapos.co.id
TikTok: Samarinda_pos