Kliknews.webid1.com

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya tak punya pengaruh di PKB.
Imin mengungkakpkan partainya memiliki dukungan 13 juta orang. Menurutnya, para pendukung itu solid.

"Semua lembaga survei (menyebut) pemilih PKB adalah loyal, solid sekalil sampai ke bawah. Bahkan, Yahya Cholil Ketum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB, enggak ngaruh sama sekali," kata Imin dalam program "Ngabuburit Bersama Tokoh" CNN Indonesia TV, Minggu (1/5).

Imin percaya diri modal dukungan di akar rumput bisa menyukseskan PKB pada 2024. Dia bahkan yakin modal tersebut akan semakin besar jika ia mencalonkan diri sebagai presiden.

Meski demikian, ia khawatir modal suara itu tak bisa dioptimalkan. Dia menyebut kondisi ekonomi saat ini menyulitkan PKB.

"Ketika krisis begini, pemilu, ya sudah yang punya uang yang menang. Berat buat partai saya," tuturnya.

Dengan alasan itu, Imin mengajukan wacana penundaan pemilu. Dia berharap ekonomi Indonesia pulih terlebih dahulu sebelum kembali menggelar kontestasi politik.

Ketegangan antara PKB dengan PBNU meruncing seusai Gus Yahya terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Yahya menegaskan PBNU tidak akan menjadi corong PKB.

Dia mengakui PBNU punya hubungan erat dengan PKB. Namun, hal itu tidak serta-merta membuat PBNU sebagai alat pemenangan PKB.

"Relasi NU dengan PKB saya kira alami sekali karena dulu PKB dulu sendiri diinisiasi, dideklarasikan, oleh pengurus-pengurus PBNU, itu satu hal. Tapi, sekali lagi tidak boleh lalu NU ini jadi alat dari PKB atau dikooptasi dengan PKB," ungkap Yahyapada program Newsroom CNN Indonesia TV, 29 November 2021.

Jokowi Instruksikan Kementerian dan Pemda Dukung KPU Siapkan Pemilu

Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia mendukung KPU dan Bawaslu menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Saya minta Seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu," kata Jokowi saat peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Kamis (27/4).

Jokowi merinci bahwa tahapan awal Pemilu 2024 akan dimulai pada Juni 2022 tahun ini. Karenanya, Ia meminta agar dukungan anggaran kepada KPU dan Bawaslu bisa disiapkan dengan baik.

Ia turut berharap semua tahapan Pemilu dari awal hingga akhir bisa terselenggara dengan baik dan lancar

"Termasuk dukungan anggaran. Baik dari APBN dan APBD agar Pemilu bisa terselenggara baik sukses dan lancar," kata dia.

Diketahui, pengesahan anggaran pemilu tertunda seiring wacana penundaan pemilu. KPU sudah mengajukan anggaran Rp76 triliun dalam beberapa rapat terakhir. Namun, usulan itu belum kunjung ditandatangani pemerintah dan DPR.

Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengaku pihaknya membutuhkan anggaran Rp8 triliun pada tahun ini untuk memulai tahapan Pemilu Serentak 2024. Ia mengatakan anggaran itu akan digunakan untuk pembukaan pendaftaran partai politik peserta pemilu serta seleksi badan ad hoc.

Jokowi sebelumnya juga telah menegaskan sikapnya agar pemilu tetap dilaksanakan 2024 sesuai jadwal.

Ia bahkan telah meminta kepada para menterinya untuk setop bicara isu penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.