Perindo Riau

Wawancara Hary Tanoesodibjo dengan IpaVoices

http://www.youtube.com/watch?v=ml0us4O51ME

Wawancara: Hary Tanoesoedibjo IpaVoices wawancara dengan Hary Tanoesodibjo. www.ipavoices.com

Antara Demokrasi dan Liberalisme

Ditulis Oleh:
George Soedarsono Esthu
Ketua Dewan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup PERINDO

Karena definisi paham liberal tentang konstruk politik merupakan bentuk tanggung-jawab masyarakat warganegara sebagai kepedulian yang lahir dari sikap egalitarian yang inklusif dengan penekanan pada kebebasan dan rasa aman semua individu dari ancaman segala bentuk-bentuk kekuatan maka penguatan pada kebebasan menjadi lebih utama ketimbang kesamaan.

Di pihak lain, pemikiran republikan melekatkan hak-hak kultural dan perbedaan paham politik, tetapi memiliki dua perhatian berupa warganegara yang pasif, dan efek predator dari kebebasan dalam persamaan. Demokrasi representatif dapat membangkitkan ketidakacuhan kehidupan publik, dan penggerogotan kekuasaan oleh badan-badan khusus birokrasi dan politik. Sementara itu, moral toleransi dalam kontrak paham liberal mungkin akan menghilang, dan mekanisme control akan menggunakan pemilihan resmi dan warga akan merasa tidak terpenuhi aspirasinya.

Menyediakan ruang untuk mengekspresikan kegairahan alamiahnya, kesombongannya dan pembangkangannya, mungkin merupakan jalan keluar dalam bentuk menginvestasikan kehidupan sosial dari efek kontrol negara. Kesamaan sosial harus dinetralkan terutama diperlukan untuk mengarahkan dan melekatkan warga dengan menanamkan raca cinta pada kolektivitas demi terjaminnya kebebasan individu sebagai.

Kebaikan utama dalam demokrasi tidak memiliki kapasitas untuk membatasi kebebasan individu agar tetap dihormati sesamanya. Tetapi, untuk meletakkan minat kolektif sebelum minat dan opini personal dan untuk menolak korupsi, propaganda, otoritarianisme, dan ketidaksamarataan. Sikap mencintai dan menghormati kebajikan umum akan menjadi kunci moralitas warga yang tampak sebagai prasyarat partisipasi aktif dalam kehidupan publik.
Tetapi, rasa cinta tadi tidak alamiah dan manusiawi sifatnya dan harus ditranformasikan kepada warga, dididik oleh institusi, dan dijelmakan ke dalam politik komunitas. Dengan demikian, paham republikan mengkonstruk warga untuk aktif dalam perilaku politik dan moralitas publik, yang aneh bagi pertimbangan kalkulasi paham liberal dirasa aneh. Karena, tujuan dalam mengadakan pembatasan bagi individu itu dibutuhkan untuk menjamin kebebasan dan kemakmuran setiap orang. Dengan menekankan kesatuan dan egalitarian kolektivisme secara politik, paham republik merasa penting mengawasi badan-badan yang berkuasa atas warga negara, sebagai bahaya yang mengancam.

Baik paham liberalisme maupun paham republik, telah mendapat kritik yang cukup keras sejak abad 19, karena keduanya mengkhayalkan hak-hak, persamaan, dan kebebasan. Perbedaan antara ruang publik dan ruang privat misalnya, adalah untuk alasan menciptakan politik. Dan sebagai produk dari kekuatan perjuangan, tak masalah sejauh mana tingkat naturalisasi menjadi subyek tujuannya. Sebagai contoh: wilayah privat, aturan-aturan kepemilikan dan warisan, atau norma-norma yang lebih luas lagi bisa saja mendefinisikan relasi antara anak dan ayah, yang, secara lebih luas lagi akan dikontrol oleh Negara. Naturalitas demarkasi politik antara ruang publik, warga sipil dan wilayah privat telah menjadi ajang perburuan regim demokrasi lebih dari dua abad.

Rigiditas pembagian kelas sosial, monopoli kekuasaan oleh monarki dan pengadilannya, serta pengaruh agama, membuat regim demokrasi bergantung pada kekuatan populer yang acap disebut sebagai ‘mobilisasi’ dan ‘perusakan’ institusi oleh campur tangan individu dan Negara.

Dalam perjalanan interaksi sosial selanjutnya serta usaha-usaha individu untuk mengatasi kesenjangan dan pembedaan herarkis, nyata bertentangan dengan undang-undang tertulis, dan telah melahirkan ketidaksamaan.

http://persatuanindonesia.or.id/artikel/76-antara-demokrasi-dan-liberalisme

Antara Demokrasi dan Liberalisme Ditulis Oleh: George Soedarsono Esthu Ketua Dewan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup PERINDO Karena definisi paham liberal tentang konstruk politik merupakan bentuk tanggung-jawab masyarakat