Humas.Sumbar

Gubernur Mahyeldi Dampingi Menaker RI Melakukan Kunjungan Kerja di Kota Padang

PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendampingi Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Kamis (14/5/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan meresmikan pemanfaatan sumur bor dan fasilitas tempat wudhu baru di Masjid Raya Kenagarian Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Bantuan itu disalurkannya melalui lembaga kemanusiaan Human Initiative untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat pascabencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moralnya sebagai putra daerah yang ingin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kampung halaman.

“Ini sebagai tanggung jawab saya sebagai putra daerah sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain pembangunan sumur bor, Yassierli juga menyiapkan program pelatihan teknologi informasi (IT) bagi 3.100 generasi muda di Kecamatan Koto Tangah sebagai upaya peningkatan kompetensi dan kesiapan tenaga kerja muda.

“Kemarin kita berpikir kalau cuma sumur bor kurang seru. Maka kita tambahkan dengan bonus pelatihan IT untuk 3.100 anak muda Kecamatan Koto Tangah,” katanya.

Ia menyebut, Kementerian Ketenagakerjaan akan terus menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari peningkatan kompetensi hingga pengembangan kewirausahaan. Sumatera Barat dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu daerah prioritas pelaksanaan program kementerian.

Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan fasilitas air bersih tersebut. Menurutnya, kehadiran sumur bor dan fasilitas tempat wudhu baru sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar air bersih di tengah masa pemulihan pascabencana.

“Kehadiran fasilitas air bersih ini menjadi jawaban atas kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus bentuk nyata solidaritas kemanusiaan di tengah masa pemulihan,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi berharap sinergi antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, dan komunitas sosial terus diperkuat agar proses pemulihan masyarakat pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan merata.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Walikota Padang Maigus Nasir, Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati, unsur Forkopimda Provinsi Sumbar dan Kota Padang, pimpinan OPD Pemprov Sumbar dan Pemko Padang, serta Ketua Pengurus Masjid Raya Balai Gadang Firman, S.T. (adpsb/rmz/bud)

Gubernur Mahyeldi: Potensi Wisata Mentawai Harus Dikelola Serius dan Berkelanjutan

PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi wisata kelas dunia yang harus dikelola secara serius, terarah, dan berkelanjutan agar memberi dampak nyata bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat lokal.

Penegasan itu disampaikannya saat memimpin rapat pembahasan pengembangan strategis Kepulauan Mentawai di Istana Gubernuran, Selasa malam (12/5/2026).

Rapat yang diikuti jajaran OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar, unsur TNI AL, Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang, Loka Perikanan Budidaya Laut (LPBL) Pekanbaru, hingga asosiasi pariwisata Mentawai tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari investasi resort, pemanfaatan ruang laut, konservasi kawasan pesisir, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Mentawai punya potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dimaksimalkan secara terarah,” kata Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, Mentawai saat ini memiliki sekitar 400 titik surfing yang diyakini menjadi salah satu kawasan selancar terbanyak di dunia. Potensi tersebut dinilai sebagai modal besar untuk mendorong pariwisata internasional dan memperkuat posisi Mentawai sebagai destinasi wisata unggulan di Sumbar.

Selain itu, Mentawai juga memiliki kawasan mangrove yang luas dan berpotensi dikembangkan menjadi wisata edukasi dan wisata bahari berbasis lingkungan.

“Hutan mangrove disana juga luas, itu bisa dikembangkan menjadi peluang usaha masyarakat, sekaligus menjaga ekosistem pantai dan menjadi tempat pemijahan ikan,” ujarnya.

Namun di tengah besarnya potensi tersebut, Mahyeldi menyoroti pesatnya pertumbuhan resort di Mentawai yang dinilai perlu diimbangi pengawasan dan penataan regulasi yang lebih ketat. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, jumlah resort di Mentawai saat ini mencapai sekitar 223 unit.

Menurutnya, pertumbuhan sektor pariwisata harus berjalan seiring dengan kepastian legalitas usaha, perlindungan lingkungan, dan optimalisasi kontribusi terhadap PAD daerah.

“Terdapat peluang besar untuk meningkatkan PAD dari pemanfaatan ruang laut dan aktivitas wisata di sekitar resort,” katanya.

Karena itu, Mahyeldi meminta seluruh OPD terkait segera melakukan sinkronisasi data, validasi jumlah resort, hingga penertiban legalitas usaha wisata yang beroperasi di Mentawai. Ia menyebut, kejelasan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan izin pemanfaatan kawasan laut penting dipertegas, agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.

“Pemanfaatan wilayah laut harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap aturan zonasi wilayah pesisir,” tegas Mahyeldi.

Selain penataan resort, Mahyeldi turut mendorong pengembangan kawasan konservasi laut sebagai destinasi wisata bahari yang tetap terkendali dan ramah lingkungan.

Aspek aksesibilitas menuju Mentawai juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Mahyeldi mendukung usulan penambahan panjang landasan pacu Bandara Mentawai agar dapat melayani pesawat berkapasitas lebih besar.

“Kalau akses semakin mudah, wisatawan mancanegara juga akan semakin banyak datang ke Mentawai,” ujarnya.

Mahyeldi menegaskan pembangunan pariwisata Mentawai tidak boleh hanya menguntungkan investor, tetapi juga harus membuka ruang ekonomi yang luas bagi masyarakat lokal. Karena itu, ia mendorong peningkatan pelatihan tenaga kerja bagi pemuda Mentawai agar dapat terserap dalam sektor pariwisata dan industri resort.

“Pariwisata Mentawai harus tetap mengedepankan budaya lokal sebagai daya tarik utama,” katanya.

Sebagai langkah percepatan, Mahyeldi meminta pembentukan tim khusus lintas OPD untuk menangani pengembangan strategis Mentawai secara terpadu.

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Mentawai. Program tersebut meliputi pengelolaan kawasan konservasi terumbu karang, pengembangan kampung nelayan, program bioflok, hingga integrasi kawasan mangrove sebagai potensi wisata masa depan.

“Potensi kelautan Sumatera Barat sangat besar dan harus dikelola secara terintegrasi,” kata Sefdinon.

Dalam rapat itu, Ketua Asosiasi Resort Mentawai turut menyoroti maraknya investasi asing di Mentawai yang dinilai belum seluruhnya berjalan sesuai aturan. Ia mengungkapkan hampir 90 persen resort di Mentawai merupakan penanaman modal asing (PMA), namun sebagian menggunakan nama lokal.

Menurutnya, hal seperti ini mesti ditertibkan sejak awal agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari. Termasuk dalam sisi eksploitasi lingkungan, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami khawatir daerah tidak mendapat manfaat apa-apa kalau tata kelolanya tidak dipersiapkan dengan baik sejak sekarang,” ujarnya.

Karena itu, asosiasi meminta Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan audit lapangan dan penertiban terhadap resort yang melanggar aturan.

“Kami ingin pariwisata Mentawai maju, tapi maju yang bermartabat dan taat hukum,” tegasnya. (adpsb/cen/bud)

Gubernur Mahyeldi Tegaskan, Sumbar Siap Bergerak Bersama Pemerintah Pusat Percepat Eliminasi TBC

PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar untuk mendukung penuh percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) melalui penguatan kolaborasi hingga tingkat nagari dan desa.

“Kami beserta seluruh jajaran, mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga nagari dan desa, siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penanganan berbagai isu kesehatan,” tegas Mahyeldi.

Penegasan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Eliminasi TBC Provinsi Sumbar yang turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus di Auditorium Gubernuran, Selasa (12/5/2026).

Menurut Mahyeldi, percepatan penanganan TBC membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat, termasuk camat, lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas hingga kader kesehatan, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini.

“Jangan sampai masyarakat datang ke rumah sakit ketika kondisi sudah parah. Itu yang perlu kita edukasi bersama,” ujarnya.

Mahyeldi juga menyatakan dukungan penuh terhadap Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas Kementerian Kesehatan RI sebagai langkah dalam memperkuat pendeteksian masalah kesehatan masyarakat secara dini.

Sementara itu Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus menegaskan Presiden RI Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap upaya pemberantasan TBC di Indonesia.

“Dalam satu tahun ada 126 ribu orang meninggal karena TBC. Padahal TBC bisa diobati dan tidak harus berujung kematian. Presiden minta ini kedepan bisa kita tekan,” kata Benjamin.

Oleh karena itu, sambungnya, percepatan eliminasi TBC menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat. Salah satu langkahnya, Kementerian Kesehatan terus berupaya meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk memperkuat fasilitas kesehatan di daerah.

“Ini provinsi ke-24 yang kami datangi. Kami ingin memastikan pemerintah pusat dan daerah bergerak bersama untuk mengatasi hal ini,” ujarnya.

Benjamin menegaskan penanganan TBC tidak dapat dilakukan sektor kesehatan semata, tetapi membutuhkan dukungan lintas sektor hingga tingkat pemerintahan paling bawah. Pemerintah pusat juga tengah menyiapkan program renovasi 8.000 rumah bagi masyarakat, termasuk pasien TBC yang membutuhkan.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mengusulkan agar pasien TBC dari keluarga kurang mampu dapat menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mendukung pemenuhan gizi selama masa pengobatan.

Dalam paparannya, Benjamin mengungkapkan estimasi kasus TBC di Sumbar mencapai sekitar 25 ribu kasus. Namun, baru sekitar 15 ribu kasus yang berhasil ditemukan dan diobati.

“Artinya masih ada sekitar 10 ribu orang di Sumatera Barat yang belum mendapat penanganan intensif, inilah tantangan kita kedepan,” katanya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, dr. Aklima menyebut estimasi kasus TBC di Sumbar pada 2024 mencapai 25.037 kasus. Namun, baru sekitar 62 persen kasus yang berhasil ditemukan dan diobati.

Guna percepatan penanganan, Ia menilai optimalisasi pelaksanaan CKG akan sangat membantu. Sebab, melalui CKG permasalahan kesehatan masyarakat akan bisa terdeteksi, meski pun penderitanya belum menyadari jika mereka menginap suatu penyakit.

“Masih banyak kasus yang belum ditemukan. Penguatan implementasi Cek Kesehatan Gratis, kami yakini bisa menjadi solusi,” jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI Komisi IX Suir Syam, Sesditjen P2P Kementerian Kesehatan dr. Yudhi Pramono, Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan dr. Imran Pambudi, para kepala daerah, direktur rumah sakit, organisasi profesi, serta mitra program kesehatan se-Sumatera Barat. (adpsb/cen/bud)