Tajuk Rakyat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memastikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) segera menjabat sebagai Dewan Pembina partai. Menurut Ketua DPP PSI Bestari Barus, proses tersebut hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk seremoni pemberian jaket berlambang partainya.

"Jadi ini hanya tinggal menunggu hari, tanggal, jam saja dan kesempatan ketua umum, kesempatan Pak Jokowi untuk kemudian yang disampaikan oleh Bu Grace kemarin, akan ada penjaketan. Ya, tunggu waktu saja sedikit lagi," ujar Bestari saat dihubungi, Sabtu (13/6/2026). Bestari mengatakan, penjaketan tersebut hanya bersifat simbolis. Sebab, sinyal bergabungnya Jokowi dengan PSI sudah terlihat sejak lama.

Meski begitu, Bestari menegaskan bahwa waktu yang tepat untuk seremonial tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

"Hanya saja kita memberikan itu kepada ketua umum kapan waktu yang pas. Jadi Bu Grace selaku sekretaris Dewan Pembina sudah juga menyampaikan isyarat itu," kata Bestari.

"Sinyal sudah terang semuanya dan itu pastilah seperti apa yang disampaikan Bu Grace nantinya. Tinggal menunggu waktu yang pas kapan itu dilaksanakan," sambungnya.

Bestari menekankan, penjaketan Jokowi nantinya akan menjadi momen bersejarah bagi PSI. Sebab, Jokowi akan menempati posisi yang paling terhormat dalam struktur organisasi partai.

"Momen itu adalah sejarah. Kan begitu. Jadi, kita menunggu waktu yang tepat bagi patron kami, tentu beliaulah yang akan menempati tempat yang paling terhormat di organisasi PSI ini," kata Bestari.

Terlepas dari hal itu, Bestari menekankan bahwa secara internal PSI sebenarnya telah menempatkan Jokowi sebagai figur panutan partai, meski belum secara resmi masuk dalam struktur organisasi.

"Belum pun Pak Jokowi ada dalam struktur, kami sudah meletakkan beliau, bersepakat meletakkan beliau sebagai patron panutan kami dalam berpartai di PSI," tegas dia. Lebih lanjut, Bestari mengingatkan bahwa kedekatan Jokowi dengan PSI bukanlah hal baru.

Pasalnya, Jokowi saat Kongres PSI telah menyatakan akan memberikan dukungan penuh kepada partai tersebut.

Selain itu, lanjut Bestari, Jokowi juga sudah menyatakan kesiapannya membantu PSI hingga ke seluruh daerah di Indonesia.

"Dan kemudian diisyaratkan lagi pada Rakernas di Makassar itu menyatakan, 'Saya masih sanggup untuk turun ke 38 provinsi untuk PSI dan ke seluruh kabupaten/kota untuk PSI, bahkan sampai kecamatan bila diperlukan. Itu kan sudah disampaikan'," ungkap Bestari.

Menurut dia, pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat mengenai posisi politik Jokowi setelah tidak lagi menjadi kader PDI-P.

"Mana mungkin, mana mungkin kalau masih di PDIP boleh menyatakan itu? Iya enggak?" kata Bestari. Sebagai informasi, Jokowi telah lama diisukan bakal mengisi jabatan tertentu di PSI.

Partai berlambang gajah itu juga telah menjadwalkan sejumlah kunjungan bersama Jokowi ke berbagai daerah. PSI menyebut Jokowi dalam waktu dekat akan mengunjungi Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat untuk memenuhi undangan masyarakat sekaligus bertemu pengurus partai di daerah serta para relawan.(sumber: Kompas.com)

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mewanti-wanti masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan kritik. Bagi Dudung, rakyat harus bisa membedakan kritik yang konstruktif dengan tindakan provokatif.

“Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitn4h, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa,” ujar Dudung melalui keterangan video yang diunggah pada Instagram , Jumat, 12 Juni 2026.

Dudung mengklaim pemerintah membuka ruang bagi rakyat untuk memberikan masukan. “Karena kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan,” katanya.

Dalam keterangannya, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini juga mengingatkan sejarah lahirnya Indonesia. Menurut Dudung, Indonesia tumbuh dari sejarah panjang, luka yang dalam, air mata, pengorbanan, dan darah pendiri bangsa.

“Akhirnya rangkaian sejarah Indonesia sampai dengan saat ini, hendaknya dapat dijadikan tonggak atau introspeksi untuk menjadi Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat,” kata Dudung.

Dudung menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat.

"Mari kita bersama sebagai bangsa Indonesia, merapatkan barisan dan merawat persatuan untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Pernyataan Dudung dikeluarkan seiring rencana aksi besar dari mahasiswa bertajuk yang diikuti BEM UI dan aliansi mahasiswa universitas lainnya.

Sumber: Tempoco

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menduga pihak yang memprotes keterlibatan TNI dalam menangani aksi begal belum pernah merasakan menjadi korban kejahatan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Nas saat menanggapi kritik terhadap kehadiran prajurit TNI dalam membantu aparat keamanan menangani aksi kriminalitas, termasuk begal.

“Kembali ke masalah begal, apakah mungkin mereka yang protes ini enggak pernah jadi korban ya?” kata Nas, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).

“Begitu ada yang protes, lalu besok anaknya jadi korban begal dan kita biarkan, pasti protes lagi, salah lagi. ‘Ada TNI percuma saja, begal dibiarkan’. Karena saya pernah mengalami kalimat seperti itu. Ya mungkin yang bilang-bilang begitu, enggak pernah dibegal," ujar dia.

Nas menegaskan, TNI tidak mengambil alih tugas kepolisian dalam menangani kejahatan jalanan.

Keterlibatan prajurit dilakukan dalam kerangka operasi perbantuan yang memiliki dasar hukum dan dilakukan atas permintaan Polri.

Ia mengatakan, prajurit TNI tidak mungkin tinggal diam apabila menyaksikan aksi begal terjadi di depan mata.

“Kalau di depan mata saya terjadi aksi begal, saya TNI dan tidak boleh tangani begal, saya biarkan, hukum kalau enggak salah lebih berat, (masuk) pasal pembiaran,” ujar dia.

Menurut dia, yang menjadi pertimbangan utama dalam pelibatan TNI adalah kebutuhan masyarakat akan rasa aman.

Selama tidak melanggar undang-undang dan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, TNI akan membantu aparat keamanan menjaga ketertiban.

Nas juga mengutip pandangan seorang pengamat yang menilai meski belum pernah menjadi korban begal, masyarakat tetap berpotensi menjadi sasaran kejahatan apabila aksi kriminal tidak segera ditangani.

“Kalau orang sudah berpikir seperti itu, artinya ketenangan dan kenyamanan di masyarakat berkurang atau hilang, betul Pak, ya?” kata dia.

Ia mengatakan, seluruh tugas yang dijalankan TNI, baik di wilayah binaan maupun daerah operasi, tetap berkaitan dengan sistem pertahanan negara.

Ia menegaskan Indonesia menganut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang menempatkan seluruh elemen bangsa sebagai bagian dari komponen pertahanan negara.

TNI ikut buru begal

Diberitakan sebelumnya, di tengah upaya pemberantasan begal, TNI juga ikut dilibatkan dalam patroli keamanan di Jakarta dan sekitarnya.

Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Arh Noor Iskak mengatakan, pihaknya menurunkan personel dari Koramil, Kodim, hingga batalion tempur untuk patroli bersama kepolisian.

“Kami sudah melaksanakan patroli bersama mulai dari tingkat bawah,” kata Iskak, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (22/5/2026).

Menurut Iskak, keterlibatan TNI dilakukan untuk mendukung keamanan wilayah dan memberi rasa aman kepada masyarakat.

Selain patroli bersama, isu keamanan juga dikaitkan dengan rencana pembentukan 750 batalion baru hingga 2029.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, keberadaan batalion teritorial pembangunan dibutuhkan karena banyak daerah sebelumnya tidak memiliki pasukan militer.

“Apa yang terjadi? Begal kriminal itu yang besar sekali," ujar Sjafrie, dalam rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurut Sjafrie, tingkat kriminalitas di sejumlah daerah menurun setelah TNI menempatkan batalion dan membangun pangkalan di wilayah tersebut.

Ia mengatakan, batalion teritorial pembangunan juga menjalankan patroli keliling dan menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling).(sumber: Kompas.com)