Wajdi Lubis & Rekan

Ketika DPR Menjadi Juru Bicara Pemerintah

INDOPOLITIKA - Di tengah meningkatnya kritik publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, justru muncul fenomena yang mengundang pertanyaan: mengapa sebagian anggota DPR lebih sering tampil membela pemerintah daripada menjalankan fungsi pengawasannya? Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR bukanlah kepanjangan tangan pemerintah. Konstitusi menempatkan DPR sebagai lembaga yang…

Ketika DPR Menjadi Juru Bicara Pemerintah INDOPOLITIKA – Di tengah meningkatnya kritik publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, justru muncul fenomena yang mengundang pertanyaan: mengapa sebagian anggota DPR lebih sering tampi…

Buku bertajuk: "Perlindungan Profesi Hukum di Indonesia" menghadirkan telaah komprehensif mengenai relasi antara imunitas profesi, independensi, integritas, dan akuntabilitas dalam sistem penegakan hukum Indonesia.

Berlandaskan analisis normatif, konseptual, dan praktik hukum, buku ini menegaskan perlindungan profesi bukan sekadar hak istimewa, melainkan jaminan konstitusional agar penegakan hukum berlangsung secara objektif, profesional, dan bebas dari segala bentuk intervensi.

Diterbitkan oleh Nuansa Aulia, Bandung dengan ISBN 978-979-071-387, karya ini layak menjadi rujukan bagi advokat, hakim, jaksa, akademisi, mahasiswa, organisasi profesi, serta pembentuk kebijakan yang berkomitmen memperkuat profesionalisme, integritas, dan keadilan dalam negara hukum Indonesia.

Teladan Dari Tokoh Bangsa (2)

Oleh: Farid Wajdi Farid Wajdi

Indonesia tidak pernah kekurangan orang pintar. Perguruan tinggi melahirkan ribuan sarjana setiap tahun. Birokrasi dipenuhi individu berpendidikan tinggi. Dunia politik dihuni tokoh-tokoh yang mahir berbicara tentang pembangunan, reformasi, dan kemajuan bangsa. Persoalan utama sesungguhnya bukan kekurangan kecerdasan, melainkan kelangkaan keteladanan.

Fenomena tersebut tampak jelas dalam kehidupan publik kontemporer. Jabatan sering dipahami sebagai simbol prestise sosial. Kekuasaan dianggap sebagai jalan menuju fasilitas, kemewahan, dan pengaruh ekonomi. Tidak mengherankan apabila muncul perlombaan memperebutkan posisi publik dengan biaya politik yang semakin mahal.

Dalam kondisi demikian, etika pelayanan publik perlahan bergeser menjadi etika keuntungan pribadi. Situasi tersebut melahirkan satu pertanyaan mendasar: apakah kekuasaan masih dapat dijalankan secara sederhana, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat?

Sejarah Indonesia pernah memberikan jawaban melalui sosok Ir. Sutami. Nama Sutami mungkin tidak sepopuler B**g Karno, B**g Hatta, atau Jenderal Soedirman. Namun jejak pengabdiannya meninggalkan pelajaran penting tentang hubungan antara kekuasaan dan integritas. Sebagai Menteri Pekerjaan Umum selama hampir dua dekade, Sutami memegang tanggung jawab atas berbagai proyek infrastruktur strategis nasional.

Jalan raya, bendungan, irigasi, dan berbagai fasilitas publik dibangun dalam masa pengabdiannya. Posisi tersebut memberikan akses yang sangat besar terhadap sumber daya negara dan proyek bernilai tinggi.

Dalam konteks politik modern, jabatan semacam itu sering diasosiasikan dengan peluang akumulasi kekayaan. Akan tetapi, sejarah mencatat sesuatu yang berbeda.

Ketika meninggal dunia pada tahun 1980, kehidupan ekonominya jauh dari gambaran kemewahan yang lazim dilekatkan kepada pejabat tinggi negara. Berbagai sumber bahkan menyebutnya sebagai salah satu menteri paling sederhana dalam sejarah Indonesia.

Kisah yang sering diceritakan memperlihatkan kesederhanaan tidak berhenti sebagai pencitraan. Rumah dinas yang ditempati tetap sederhana. Kehidupan keluarga berlangsung apa adanya.

Tidak terlihat gaya hidup berlebihan yang memanfaatkan fasilitas negara demi kepentingan pribadi. Ketika jabatan berakhir, tidak ditemukan akumulasi kekayaan yang mencurigakan.

Cerita tersebut menjadi semakin menarik apabila ditempatkan dalam konteks kekuasaan. Kesederhanaan sering kali mudah dilakukan ketika seseorang tidak memiliki akses terhadap sumber daya. Tantangan sesungguhnya muncul ketika kesempatan memperkaya diri tersedia di depan mata. Dalam situasi seperti itulah karakter diuji.

Samuel Huntington (1968) menjelaskan modernisasi politik sering menghadapi persoalan melemahnya etika publik akibat meningkatnya akses terhadap sumber daya ekonomi dan kekuasaan. Ketika institusi belum cukup kuat, peluang penyalahgunaan jabatan cenderung meningkat. Oleh sebab itu, kualitas moral pemimpin memiliki peran yang sangat menentukan.

Sutami memperlihatkan integritas tidak hanya terkait kejujuran dalam arti sempit. Integritas juga berkaitan dengan kemampuan mengendalikan diri.

Kekuasaan menyediakan banyak kesempatan untuk memenuhi ambisi pribadi, tetapi tidak semua kesempatan layak dimanfaatkan. Kesadaran tersebut menjadi fondasi etika pelayanan publik.

Jabatan sebagai Sarana Pengabdian

Pelajaran berikutnya terletak pada cara memandang jabatan. Dalam banyak kasus, jabatan diperlakukan sebagai hak istimewa yang harus menghasilkan keuntungan material.

Akibatnya, orientasi pelayanan bergeser menjadi orientasi balas jasa. Logika semacam itu sangat berbahaya karena mendorong lahirnya korupsi struktural.

Berbeda dengan pandangan tersebut, Sutami memandang jabatan sebagai sarana pengabdian. Infrastruktur yang dibangun bukan sekadar proyek fisik, melainkan instrumen meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perspektif semacam ini sejalan dengan konsep servant leadership yang dikembangkan Robert Greenleaf (1977). Kepemimpinan yang sehat berangkat dari kesediaan melayani terlebih dahulu sebelum memimpin. Ukuran keberhasilan bukan kemegahan kekuasaan, melainkan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Relevansi teladan Sutami justru semakin kuat dalam kehidupan Indonesia masa kini. Pembangunan infrastruktur menjadi agenda utama negara selama beberapa dekade terakhir. Anggaran publik yang dikelola mencapai angka yang sangat besar.

Teknologi pengawasan terus berkembang. Regulasi pengadaan barang dan jasa semakin kompleks. Namun kasus korupsi tetap bermunculan.
Fakta tersebut menunjukkan satu hal penting: persoalan utama tidak selalu terletak pada sistem.

Regulasi dapat diperbaiki. Teknologi dapat diperbarui. Mekanisme pengawasan dapat diperketat. Akan tetapi, tanpa integritas manusia yang menjalankannya, penyimpangan akan selalu menemukan jalannya.

Francis Fukuyama (2014) menyebut kepercayaan sebagai modal sosial yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan. Ketika publik percaya terhadap integritas pemimpin, biaya sosial dan politik menjadi lebih rendah. Sebaliknya, ketidakpercayaan memaksa negara mengeluarkan energi besar untuk pengawasan dan pengendalian.

Masalahnya, tingkat kepercayaan publik terhadap elite politik sering mengalami penurunan. Berbagai survei menunjukkan berkembangnya skeptisisme terhadap institusi politik dan birokrasi. Sebagian masyarakat memandang korupsi sebagai sesuatu yang sulit dihilangkan. Sebagian lainnya menganggap penyalahgunaan kekuasaan sebagai konsekuensi yang tidak terhindarkan dari jabatan publik.

Pandangan semacam itu sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Ketika masyarakat mulai percaya semua pemimpin pasti menyimpang, standar moral akan terus menurun. Korupsi tidak lagi dianggap sebagai penyimpangan, melainkan kewajaran.

Di sinilah pentingnya menghadirkan kembali kisah-kisah seperti Ir. Sutami. Keteladanan memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Keteladanan menunjukkan pilihan hidup yang bersih tetap mungkin dilakukan. Keteladanan membuktikan kekuasaan tidak harus identik dengan kemewahan. Keteladanan menghadirkan bukti konkret integritas bukan sekadar konsep teoretis.

Membangun Budaya Keteladanan

Pertanyaan berikutnya, bagaimana memulai proses membangun budaya keteladanan? Jawabannya tidak cukup melalui slogan antikorupsi atau kampanye moral sesaat. Pendidikan karakter harus dikembalikan sebagai fondasi pembentukan warga negara.

Anak-anak perlu mengenal tokoh bangsa bukan hanya sebagai nama jalan atau nama gedung, melainkan sebagai sumber inspirasi moral. Kurikulum pendidikan perlu menghadirkan lebih banyak kisah integritas dibanding sekadar hafalan sejarah.

Selain itu, partai politik, birokrasi, dan lembaga publik harus menjadikan rekam jejak moral sebagai indikator utama kepemimpinan. Kecakapan teknis memang penting, tetapi tanpa integritas kecakapan tersebut berpotensi menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan.

Sosiolog Max Weber (1919) membedakan politik yang berorientasi pada panggilan pengabdian dengan politik yang berorientasi pada keuntungan pribadi. Perbedaan tersebut masih relevan hingga sekarang. Masa depan bangsa sangat ditentukan oleh pilihan nilai yang mendasari praktik kekuasaan.

Ir. Sutami memberikan pelajaran berharga mengenai pilihan tersebut. Pengabdian tidak selalu menghasilkan kekayaan. Kesederhanaan mungkin tidak mendatangkan popularitas. Integritas sering kali tidak memperoleh sorotan sebesar kontroversi politik. Namun sejarah menunjukkan penghormatan publik yang paling tahan lama lahir dari karakter, bukan dari kekuasaan.
Bangsa yang besar tidak hanya dibangun oleh proyek-proyek raksasa.

Bangsa yang besar juga dibangun oleh kejujuran, kesederhanaan, dan rasa tanggung jawab terhadap amanah publik. Jalan raya dapat rusak. Gedung dapat lapuk. Infrastruktur dapat digantikan oleh pembangunan baru. Namun teladan moral akan tetap hidup melampaui zamannya.

Dalam suasana publik yang sering dipenuhi kecurigaan terhadap pemegang kekuasaan, sosok Ir. Sutami menghadirkan pesan yang sederhana sekaligus kuat: jabatan bukan sarana memperkaya diri, melainkan kesempatan mengabdi.

Pesan tersebut terdengar klasik, tetapi justru semakin mendesak untuk dihidupkan kembali.
Tanpa keteladanan, pembangunan hanya menghasilkan kemajuan fisik. Dengan keteladanan, pembangunan melahirkan peradaban.

Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU.

Teladan Dari Tokoh Bangsa (2) | Waspada Oleh: Farid Wajdi Indonesia tidak pernah kekurangan orang pintar. Perguruan tinggi melahirkan ribuan sarjana setiap tahun. Birokrasi dipenuhi individu

https://infomu.co/paradigma-baru-wisata-berkelanjutan-membaca-ulang-makna-pariwisata-halal/

Paradigma Baru Wisata Berkelanjutan: Membaca Ulang Makna Pariwisata Halal Paradigma Baru Wisata Berkelanjutan: Membaca Ulang Makna Pariwisata Halal Perkembangan ekonomi global, kemajuan teknologi digital, dan meningkatnya mobilitas manusia telah mengubah wajah industri p…