KSPI

📢 Kebebasan Berserikat adalah Hak Dasar Pekerja!

📍 Bekasi, 21 Juni 2025 — SBPI, bersama KSPI dan DTDA, menggelar pelatihan penguatan kapasitas pengurus serikat pekerja, dengan tema utama Kebebasan Berserikat sebagai Hak Dasar Pekerja.

Pelatihan ini bertujuan memperkuat pemahaman dasar hukum nasional dan internasional, strategi pengorganisasian, hingga advokasi hukum bagi serikat. Dengan metode partisipatif, peserta dari berbagai PUK diajak aktif berdiskusi dan menyusun rencana tindak lanjut.

✨ Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini — terutama KSPI dan DTDA. Bersama kita wujudkan gerakan serikat pekerja yang kuat, adil, dan setara!

📍 Hari ini, KSPI dan KSBSI menyelenggarakan Workshop Nasional Pemimpin Serikat Pekerja dan Kampanye Transisi yang Adil.

📆 Sabtu, 21 Juni 2025 | Favehotel PGC Cililitan, Jakarta Timur

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program IKI-JET yang bertujuan memastikan transisi menuju energi bersih dilakukan secara adil — tanpa mengorbankan hak dan masa depan pekerja. Workshop ini mempertemukan para pimpinan serikat pekerja dari KSPI dan KSBSI untuk memperbarui informasi, mengevaluasi capaian dan tantangan di wilayah Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan, serta menyusun strategi bersama menghadapi transformasi sektor energi.

📝 Fokus diskusi meliputi:

- Penguatan peran Forum Konsultasi Daerah (FKD)
- Transformasi ekonomi dan pengembangan keterampilan pekerja
- Implementasi 10 klausul Just Transition dalam PKB

💬 Transisi energi tidak bisa berjalan adil tanpa melibatkan buruh sebagai aktor utama. Serikat pekerja siap memastikan bahwa perubahan iklim tidak menjadi alasan bagi ketimpangan baru.

✊ KSPI dan KSBSI terus mendorong keadilan iklim yang berpihak pada pekerja dan komunitas terdampak!

Pada tanggal 16 Juni 2025, tindak lanjut Trainer of Training Modul (TTM) kedua kembali diselenggarakan di Bekasi. Kegiatan ini menjadi ruang penguatan kapasitas bagi para kader serikat pekerja, dengan fokus pembahasan pada peran strategis serikat dalam menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

PHK masih menjadi salah satu persoalan paling krusial yang dihadapi pekerja di berbagai sektor. Dalam banyak kasus, PHK dilakukan secara sepihak tanpa prosedur yang adil, tanpa perundingan, dan tanpa kompensasi yang layak. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan advokasi yang kuat dari serikat pekerja untuk melindungi hak-hak anggotanya.

Kegiatan ini mempertegas peran serikat pekerja bukan sekadar organisasi solidaritas, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan dan kepastian kerja bagi buruh. Bekal ini penting agar serikat mampu hadir secara konkret di tengah anggotanya.

Pada tanggal 13–15 Juni 2025, KSPI bersama Koalisi Serikat Pekerja menyelenggarakan workshop nasional di Pusdiklat FSPMI, Bogor. Agenda utama kegiatan ini adalah merumuskan draf Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sebagai bentuk inisiatif dari gerakan buruh untuk menghadirkan regulasi yang lebih adil, berpihak pada pekerja, dan menjawab tantangan zaman.

Workshop ini mempertemukan puluhan pimpinan serikat pekerja lintas sektor dan konfederasi yang selama ini aktif dalam perjuangan menolak UU Cipta Kerja dan berbagai kebijakan yang merugikan buruh. Dalam suasana penuh semangat dan diskusi kritis, para peserta membahas berbagai isu strategis, mulai dari sistem kerja kontrak dan outsourcing, upah layak, perlindungan pekerja perempuan, hingga jaminan sosial dan hak berserikat.

KSPI menegaskan bahwa perjuangan buruh tidak hanya menolak regulasi yang merugikan, tetapi juga menawarkan alternatif yang lebih baik. Draf ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk melakukan advokasi legislasi pro-buruh di masa mendatang.