RILIS.ID

Rupiah Rp18.000; Kapan Rp19.000?

Oleh: Ilham Mendrofa

TADI malam saya bermimpi bertemu Alan Greenspan. Ya, Alan Greenspan. Ketua Federal Reserve Amerika Serikat yang selama hampir dua dekade menjadi salah satu orang paling berpengaruh dalam sistem keuangan dunia.

Dalam mimpi itu, ia sudah sangat tua. Rambutnya putih seluruhnya. Kacamata tebal bertengger di ujung hidungnya. Di hadapannya bertumpuk lembaran dolar Amerika. Ia sedang menghitung. Pelan. Tenang. Seperti seorang petani yang sedang menghitung hasil panen.

Saya berdiri tidak jauh darinya. Di tangan saya ada setumpuk rupiah. Saya tahu ia tidak sedang mengejek saya. Tetapi saya memperhatikan sesuatu yang membuat dada saya sesak.

Sesekali ia mengangkat kepala, lalu melirik ke arah saya dari balik kacamatanya. Bukan tatapan menghina. Lebih menyakitkan dari itu. Tatapan iba.

Seolah-olah rupiah yang saya genggam tidak lebih berharga daripada koran Wall Street Journal yang baru selesai dibaca lalu dilempar ke tempat sampah. Saya marah. Saya ingin membantah. Saya ingin menjelaskan bahwa negeri saya besar. Bahwa kami punya nikel, sawit, batu bara, laut yang luas, penduduk lebih dari 280 juta jiwa, dan mimpi menjadi negara maju.

Tetapi sebelum satu kata pun keluar dari mulut saya, saya terbangun. Jam menunjukkan pukul tiga dini hari. Di layar telepon genggam, rupiah masih berada di sekitar Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya tidak langsung memikirkan kurs. Saya justru memikirkan kepercayaan.

Sejujurnya, peduli apa sebagian besar rakyat terhadap kurs?

Lengkapnya baca https://rilis.id/kese-kese/Berita/Rupiah-Rp18000-Kapan-Rp19000-ON4Vv0q atau klik link di bio profil

Eks Wamenaker Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel divonis hukuman 4 tahun 6 bulan.

Hakim menyatakan Noel bersalah dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kemnaker.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan," ujar ketua majelis hakim Nur Sari Baktiana saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana penjara selama lima tahun dalam perkara dugaan korupsi yang menjeratnya.

Noel juga dihukum denda sebesar Rp 200 juta. Jika tidak dibayar, kekayaan Noel dapat disita dan dilelang untuk melunasi dendanya.

Selain itu, Noel dibebankan uang penganti berjumlah Rp 3.435 miliar, atau penjara 1 tahun.

Dalam perkara ini, Noel disebut menerima uang Rp 3 miliar dan satu unit Ducati Scrambler warna biru dongker dari 'sultan' Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro.

Hakim menjelaskan uang itu merupakan uang nonteknis pengurusan sertifikat K3 di Kemnaker dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).

Noel juga terbukti menerima gratifikasi dari pihak swasta lain senilai Rp 435 juta yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Wamenaker.

Hakim menyatakan Noel tidak melaporkan penerimaan gratifikasi itu ke KPK.

Lengkapnya baca https://rilis.id/Hukum/Berita/Eks-Wamenaker-Noel-Divonis-45-Tahun-Penjara-OHKgHNh atau klik link di bio profil

Wamen Imipas Silmy Karim dkk Dinonaktifkan Usai Jadi Tersangka Pemerasan

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menonaktifkan Wakil Menteri (Wamen) Imipas, Silmy Karim, dan tujuh pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi yang terjerat kasus pemerasan dan gratifikasi.

Agus menyebut langkah ini diambil untuk memastikan proses yang tengah dilakukan oleh KPK berjalan tanpa hambatan, sekaligus menjaga kelancaran fungsi pelayanan publik.

“Sebagai langkah penegakan disiplin internal, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini telah menonaktifkan pejabat terkait dari jabatannya,” ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2026).

“Adapun hal-hal yang menyangkut substansi perkara dan status hukum pihak-pihak terkait sepenuhnya merupakan kewenangan KPK,” tambahnya.

Agus mengatakan, Kementerian Imipas menyerahkan seluruh proses penanganan perkara kepada KPK dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif, termasuk membuka akses data, dokumen, serta keterangan yang diperlukan penyidik guna mempercepat pengungkapan perkara secara terang dan menyeluruh.

“Proses hukum yang berjalan wajib kita dukung, dan saya minta semua pihak akomodatif mendukung proses tersebut. Apa yang terjadi saat ini sekaligus menjadi momentum bagi kami untuk berbenah serta memperkuat tata kelola keimigrasian agar lebih bersih, transparan dan akuntabel,” ucapnya.

Seperti diketahui, KPK menahan Silmy Karim dan tujuh pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi usai ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Lengkapnya baca https://rilis.id/Hukum/Berita/Menteri-Imipas-Nonaktifkan-Wamen-Silmy-Karim-dkk-Usai-Jadi-Tersangka-Pemerasan-0FsDjsy atau klik link di bio profil