STaM Consulting

KESETARAAN OFFLINE & ONLINE
Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dapat menjadi pintu masuk mengenai perpajakan niaga daring atau e-commerce. Hanya saja, masih dibutuhkan regulasi lebih jelas dan mendetil.

Nailul menuturkan, keberadaan beleid hukum PP 80/2019 menggambarkan tujuan pemerintah yang bagus dengan memberikan level of playing field setara antara pelaku usaha offline dan online. "Tapi, tetap harus ada kesetaraan juga dengan pelaku usaha online di media sosial," katanya ketika dihubungi Republika.co.id, Kamis (5/12).

Nailul mengatakan, kesetaraan itu dibutuhkan mengingat ada potensi perpindahan dari pelaku usaha di e-commerce menjadi pelaku usaha di media sosial. Hal ini patut dipertimbangkan mengingat pengusaha di media sosial justru sangat susah dijangkau.
https://republika.co.id/berita/q21gds383/ekonom-pp-802019-pintu-masuk-pajak-emecommerceem

Ekonom: PP 80/2019, Pintu Masuk Pajak E-Commerce | Republika Online REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dapat menjadi...

KALAU TIDAK LAPOR, PAMER JADI BLUNDER
Ditjen Pajak (DJP) mengajak para artis dan influencer di media sosial untuk bisa menjadi teladan bagi masyarakat dari sisi kepatuhan pajak. Topik ini menjadi salah satu bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (27/11/2019).
Maraknya aksi pamer rekening saldo bank melalui mesin ATM oleh beberapa artis dan influencer, menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama, bukan menjadi masalah dari sisi perpajakan selama sudah dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT).
“Sebenarnya dari sisi perpajakan tidak ada masalah pesohor pamer saldo rekeningnya ke publik. Yang penting mereka sudah melaporkan saldo rekening tersebut sebagai harta dan penghasilan yang menjadi sumber akumulasi saldo tersebut dalam SPT Tahunan mereka,” jelasnya.

Artis Pamer Saldo Rekening Bank, DJP: Yang Penting Sudah Masuk SPT Ditjen Pajak (DJP) mengajak para artis dan influencer di media sosial untuk bisa menjadi teladan bagi masyarakat dari sisi kepatuhan pajak

KARPET MERAH INSENTIF PAJAK
Demi meningkatkan investasi dan daya saing dari negara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan karpet merah bagi pengusaha melalui insentif perpajakan.

Keputusan itu merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan topik pembahasan ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian di Kantor Presiden, Jumat (22/11/2019).

Insentif pajak yang diberikan meliputi penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan, pembebasan tarif PPh dividen dalam negeri, hingga strategi menarik pajak dari perusahaan over the top (OTT) seperti Netflix.

Gebrakan Sri Mulyani: Dari Pajak Netflix Hingga Beri Insentif Strategi itu diungkapkan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

SEMUT DI UJUNG BUMI DIKEJAR, GAJAH DI PELUPUK MATA DIBIARKAN…
Pemerintah mengakui kecolongan karena ternyata selama ini Netflix tidak pernah membayar pajak di Indonesia.

Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama.

"Enggak [bayar pajak], karena memang selama ini mereka [Netflix] belum jadi BUT [Badan Usaha Tetap] di Indonesia. Jadi tidak menjadi wajib pajak di Indonesia," tutur Hestu kepada CNBC Indonesia, Rabu (13/11/2019).

Ditjen Pajak: Netflix Tidak Pernah Bayar Pajak! Pemerintah mengakui kecolongan karena ternyata selama ini Netflix tidak pernah membayar pajak di Indonesia.