PUSKAPOL UI

Fenomena kekerasan seksual tidak pernah berdiri sendiri. Ia hidup dan tumbuh dalam budaya yang sering kali kita anggap “biasa” dari obrolan yang merendahkan, candaan seksis, hingga respons publik yang minim empati.

Kasus yang mencuat baru-baru ini menunjukkan bahwa objektifikasi terhadap perempuan masih kerap dinormalisasi, bahkan dalam ruang yang dianggap privat. Padahal, “sekadar obrolan” bukanlah sesuatu yang netral—ia adalah bagian dari rantai panjang yang melanggengkan kekerasan.

Di sisi lain, respons publik juga menjadi sorotan. Ketika korban dipertanyakan, pelaku dibela, atau isu dijadikan bahan hiburan, kita justru ikut memperkuat budaya yang sama.

Kemarahan publik bisa dipahami. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kita mengubahnya menjadi kesadaran kolektif untuk berpihak pada korban dan memutus rantai kekerasan.

Hari Kartini bukan sekadar peringatan tahunan. Ia adalah pengingat bahwa pendidikan membuka jalan, tetapi suara perempuanlah yang memastikan jalan itu sampai ke meja keputusan.
Kesenjangan masih nyata: stereotip, data yang tidak sensitif gender, dan ruang partisipasi yang terbatas. Dampaknya, kebijakan sering meleset dari kebutuhan perempuan.
Menjadikan pengalaman perempuan sebagai bukti adalah cara kita menjaga warisan Kartini tetap hidup bukan sebagai simbol, melainkan sebagai perubahan nyata dalam kebijakan publik.

Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu hingga kini belum juga dilakukan oleh DPR dan Presiden, meskipun urgensinya telah berulang kali disampaikan dalam berbagai forum dan diskusi publik.
Melalui diskusi media yang diselenggarakan pada Kamis, 9 April 2026, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu kembali menegaskan pentingnya percepatan pembahasan revisi UU Pemilu.

Penundaan ini tidak hanya mencerminkan belum adanya langkah konkret dalam pembaruan regulasi, tetapi juga berpotensi mempertahankan status quo dan berdampak pada kualitas demokrasi ke depan. Di tengah keterbatasan waktu menuju tahapan Pemilu berikutnya, kondisi ini berisiko mengulang berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu, bahkan membuka ruang bagi kemunduran demokrasi.
Koalisi menekankan bahwa revisi UU Pemilu perlu dilakukan melalui proses yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel, serta menolak penggunaan Perppu yang dinilai tidak tepat dalam konteks ini.

📄 Akses rilis lengkap melalui QR Code pada slide terakhir