CSPS Indonesia

Serial Khazanah
PANCASILA DI ERA GLOBALISASI: ANTARA NILAI, IDENTITAS, DAN DAYA SAING BANGSA


"Pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti sendi, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik."

- Muhammad Yamin

Globalisasi telah mengubah wajah dunia secara fundamental. Arus informasi, modal, teknologi, dan budaya bergerak lintas batas tanpa bisa dibendung. Di tengah keterhubungan global ini, bangsa-bangsa dihadapkan pada dilema klasik: bagaimana tetap terbuka terhadap dunia, tanpa kehilangan jati diri. Bagi Indonesia, jawaban atas dilema tersebut sejatinya telah lama ada—Pancasila.

Namun pertanyaannya, masihkah Pancasila relevan di era globalisasi yang serba cepat, kompetitif, dan cenderung pragmatis?

Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara-bangsa adalah kebesaran, keluasan dan kemajemukannya. Untuk itu diperlukan suatu konsepsi, kemauan dan kemampuan yang kuat, yang dapat menopang kebesaran, keluasan dan kemajemukan keindonesiaan tersebut.

Para pendiri bangsa berusaha menjawab akan kebutuhan konsepsi kebangsaan Indonesia merdeka itu dalam suatu “dasar falsafah” negara yang kemudian dikenal dengan sebutan Pancasila.

Menurut Yudi Latif dalam bukunya Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (2011), bahwa Pancasila sebagai dasar (falsafah) negara Indonesia tidaklah dipungut dan jatuh dari langit, melainkan digali dari bumi sejarah keindonesiaan, yang tingkat penggaliannya tidak berhenti sampai zaman gelap penjajahan, melainkan menerobos jauh ke belakang hingga zaman kejayaan Nusantara. Ia lahir dari pergulatan sejarah, nilai-nilai budaya, agama, dan pengalaman kolektif bangsa Indonesia. Karena itu, Pancasila bukan ideologi impor, melainkan hasil kristalisasi nilai-nilai luhur Nusantara.

Dalam usaha penggalian tersebut, para pendiri bangsa juga memikirkan dan merasakan apa yang dialami bangsanya selama masa penjajahan dan mengingat apa-apa yang pernah mereka perjuangkan dan impikan sebagai sumber pembebasan, kebahagiaan dan identitas bersama. Pancasila adalah “jiwa bangsa” (volksgeist) yang memberi arah dan makna bagi kehidupan bernegara.

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki arti lima prinsip. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Ideologi Pancasila bersumber pada jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai yang terkandung dalam ideologi ini dianggap mampu merefleksikan budaya, nilai, dan kepercayaan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Ideologi Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi payung kehidupan berbangsa yang menaungi semua warga negara dari berbagai suku, adat, budaya, bahasa, agama, hingga sosial dan politik.

Pancasila: Bukan Anti-Global, Tapi Penuntun Global

Globalisasi bukan sekadar fenomena ekonomi, melainkan juga arus ideologi dan nilai. Liberalisme ekstrem, individualisme, materialisme, hingga relativisme moral masuk melalui media, platform digital, dan gaya hidup. Tanpa fondasi nilai yang kokoh, globalisasi mudah menjelma menjadi bentuk baru penjajahan—bukan secara fisik, tetapi penjajahan cara berpikir dan orientasi hidup.

Di titik inilah Pancasila sering disalahpahami. Ia kerap dianggap slogan normatif, hafalan upacara, atau simbol formal negara. Padahal, Pancasila adalah sistem nilai yang justru sangat kompatibel untuk menghadapi dunia global—asal dipahami secara substansial, bukan seremonial.

Pancasila bukan ideologi tertutup. Ia tidak anti modernitas, anti pasar, atau anti globalisasi. Sebaliknya, Pancasila memberi kompas moral agar keterbukaan global tidak menggerus kemanusiaan, keadilan, dan persatuan.

- Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa kemajuan teknologi dan ekonomi harus tetap berpijak pada etika dan transendensi, bukan semata efisiensi dan keuntungan.

- Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi koreksi atas globalisasi yang sering melahirkan ketimpangan, eksploitasi tenaga kerja, dan dehumanisasi.

- Persatuan Indonesia relevan di tengah politik identitas global dan fragmentasi sosial akibat algoritma media digital.

- Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar kompetisi suara, tetapi harus berbasis musyawarah dan akal sehat.

- Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi kritik tajam terhadap model pembangunan global yang hanya menguntungkan segelintir elite.

Dengan demikian, Pancasila bukan penghambat daya saing, melainkan penjaga arah agar daya saing tidak kehilangan nilai.

Pancasila dan Daya Saing Bangsa

Di era global, daya saing bangsa tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan modal, tetapi juga karakter dan nilai. Negara-negara maju hari ini justru semakin menekankan etika bisnis, ESG (Environmental, Social, Governance), ekonomi hijau, dan kepemimpinan berintegritas—nilai-nilai yang secara substansial selaras dengan Pancasila.

Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji pada era globalisasi. Di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa.

Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut, sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri yakni Pancasila malah terlupakan, baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Talcott Parsons (2007) dalam bukunya yang berjudul Social System (Sistem Sosial), berpendapat bahwa ada empat paradigma fungsi yang harus terus dilakukan agar masyarakat tetap eksis dan lestari.

Pertama, masyarakat perlu memelihara sistem nilai budaya yang dianut. Di Indonesia, kasusnya terjadi pada pemeliharaan Pancasila sebagai pedoman budaya masyarakat.

Kedua, masyarakat harus mampu menyesuaikan dengan perubahan, yang dalam konteks ini adalah globalisasi.

Ketiga, terdapat fungsi integrasi dari unsur masyarakat yang beragam secara terus-menerus. Integrasi dapat terjadi apabila seluruh lapisan masyarakat memiliki pedoman kehidupan yang sama, yakni Pancasila.

Keempat, masyarakat perlu memiliki tujuan bersama yang lahir dari Pancasila dan terus-menerus diperbaiki oleh para pemimpin dan dinamika masyarakatnya.

Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis, bukan dogma kaku. Nilai dasarnya tetap, tetapi penjabaran dan praksisnya harus menyesuaikan tantangan zaman: globalisasi, krisis moral, ketimpangan sosial, hingga disrupsi teknologi.

Pancasila harus bekerja dalam kebijakan, hukum, pendidikan, dan kepemimpinan—bukan hanya dihafal.

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila nilai-nilai dasarnya bersifat tetap, namun penjabaran dan implementasinya harus responsif terhadap tantangan zaman. Globalisasi ekonomi, ketimpangan sosial, krisis lingkungan, hingga disrupsi digital menuntut Pancasila untuk hadir dalam bentuk kebijakan publik yang berkeadilan dan berpihak pada kemanusiaan. Pancasila tidak cukup dihafal; ia harus bekerja.

Dalam perspektif ini, Pancasila juga berfungsi sebagai sumber etika sosial dan kepemimpinan. Ketuhanan melahirkan integritas, kemanusiaan menuntut empati, persatuan memerlukan solidaritas, kerakyatan mensyaratkan musyawarah, dan keadilan sosial menuntut keberpihakan pada kelompok rentan.

Tanpa etika ini, demokrasi hanya menjadi prosedur, dan pembangunan kehilangan arah moralnya.

Dari Ideologi ke Etos Kepemimpinan

Pancasila akan kehilangan makna jika tidak menjelma menjadi etos kepemimpinan—di birokrasi, politik, dunia usaha, hingga pendidikan.

Karena itu, Pancasila sangat relevan sebagai fondasi kepemimpinan berbasis nilai, bukan sekadar kekuasaan atau prosedur.

Pemimpin yang ber-Pancasila bukan yang paling fasih berpidato, tetapi yang:
- Mengambil keputusan berbasis nilai, bukan transaksi,
- Berani menolak jalan pintas meski mahal secara politik,
- Menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
Dalam konteks global, inilah bentuk kepemimpinan berbasis nilai (value-based leadership) yang justru semakin dicari dunia.

Catatan Akhir

Keberadaan Pancasila merupakan anugerah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Untuk itu kehadiran Pancasila patut disyukuri dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan membawa peradaban bangsa ke arah yang lebih baik.

Pancasila sebagai sistem etika harus menjadi perhatian bersama agar bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju dan berkepribadian.

Di era globalisasi, bangsa yang bertahan bukan yang paling keras menolak dunia, tetapi yang paling jelas mengenal dirinya. Pancasila adalah identitas sekaligus strategi Indonesia untuk tetap relevan, berdaulat, dan bermartabat di tengah dunia yang terus berubah.

Tantangan kita hari ini bukan memilih antara globalisasi atau Pancasila, melainkan menghadirkan Pancasila sebagai jiwa dalam setiap proses globalisasi yang bangsa ini jalani.





Prijanto Rabbani
Direktur Centre for strategic and Policy Studies
Wakil Ketua ICMI Kota Batam

Ikuti tulisan Prijanto Rabbani di the Prijanto Rabbani Ideas channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBMafvHLHQOELnXnN37

Prijanto Rabbani Ideas - WhatsApp channel Follow Prijanto Rabbani Ideas's WhatsApp Channel. Ilmu dan hikmah adalah dua hal yang saling berkaitan erat. Ilmu adalah fondasi untuk meraih hikmah. Sedangkan Hikmah adalah wujud dari ilmu yang telah meresap ke dalam hati, mengarahkan ilmu tersebut menjadi amal shaleh dan perilaku yang bijaksana.. Join 297 followers for the latest updates.

PROVINSI DENGAN PEMEGANG GELAR S3 (DOKTORAL) TERBANYAK

Di Indonesia, beberapa provinsi memiliki jumlah pemegang gelar S3 (doktoral) terbanyak, yang mencerminkan kualitas pendidikan tinggi serta komitmen terhadap pengembangan riset dan ilmu pengetahuan.

Provinsi-provinsi ini terkenal dengan keberadaan universitas-universitas terkemuka yang tidak hanya menghasilkan banyak lulusan, tetapi juga berfokus pada pengembangan keilmuan melalui program doktoral yang melibatkan riset mendalam dan kolaborasi internasional.

Pemegang gelar S3 di provinsi-provinsi ini banyak yang bekerja di berbagai sektor, mulai dari dunia pendidikan, penelitian, hingga industri. Mereka sering kali menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi, peneliti di lembaga-lembaga riset, maupun praktisi di bidang masing-masing.

Jumlah mereka yang cukup besar menunjukkan bahwa provinsi-provinsi ini memiliki ekosistem akademis yang mendukung pengembangan karier akademik dan profesional para doktor.

Selain itu, provinsi-provinsi ini dikenal dengan kualitas pendidikan yang tinggi dan sumber daya akademis yang memadai, seperti fasilitas riset modern, dukungan dana riset, serta hubungan erat dengan lembaga-lembaga internasional.

Semua faktor ini menjadikan provinsi-provinsi tersebut tempat yang menarik bagi mereka yang ingin melanjutkan studi S3 dan memperoleh gelar doktor.

Melansir dari berjogja_com, ada 69.209 penduduk di Indonesia yang bergelar S3, per Desember 2024.

Sebanyak 4.233 di antaranya berasal dari DIY dan menempatkan daerah istimewa ini pada posisi kelima.

Namun, jika dilihat dari persentase dari total jumlah penduduk, DIY jadi yang tertinggi di Indonesia.

PENDIDIKAN YANG UTUH

Di suatu pagi di akademi Athena yang megah, Aristoteles mengumpulkan murid-muridnya di bawah pohon besar di dekat akademinya. Dia merasa bahwa hari itu adalah waktu yang tepat untuk memberikan pelajaran yang lebih dalam dari sekadar ilmu pengetahuan biasa.

Aristoteles berdiri di depan murid-muridnya dan mulai bertanya, “Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata ‘pendidikan’?”

Murid pertama, seorang anak muda bernama Alexios, segera menjawab, “Saya berpikir tentang belajar membaca, menulis, dan berhitung, Guru.”

Aristoteles tersenyum dan berkata, “Benar, itu bagian dari pendidikan. Tetapi, apakah hanya itu yang penting dalam pendidikan?”

Murid kedua, seorang gadis bernama Eirene, menambahkan, “Mungkin juga belajar ilmu pengetahuan, sejarah, dan filsafat, Guru.”

Aristoteles mengangguk, “Ya, ilmu pengetahuan dan filsafat sangat penting. Namun, apakah pendidikan hanya tentang mengisi pikiran dengan pengetahuan?”

Murid ketiga, seorang anak bernama Niketas, berpikir sejenak sebelum menjawab, “Sepertinya tidak, Guru. Tetapi, apa lagi yang harus kita pelajari?”

Aristoteles melihat murid-muridnya dengan penuh kasih dan berkata, “Pendidikan sejati adalah lebih dari sekadar mendidik pikiran. Ia juga harus mendidik hati. Tanpa mendidik hati, pendidikan kita tidaklah lengkap.”

Alexios bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, “Apa maksud Anda dengan mendidik hati, Guru?”

“Mendidik hati,” jawab Aristoteles, “berarti mengembangkan karakter dan moral kita. Ini berarti belajar untuk menjadi orang yang baik, jujur, adil, dan bijaksana. Apakah kalian pikir orang yang pintar tetapi tidak memiliki moral yang baik bisa membuat dunia ini lebih baik?”

Eirene berpikir sejenak dan menjawab, “Mungkin tidak, Guru. Orang pintar tanpa moral bisa melakukan hal buruk dengan pengetahuannya.”

“Tepat sekali,” kata Aristoteles. “Pendidikan sejati adalah lebih dari sekadar mengisi pikiran dengan pengetahuan. Pikiran yang terlatih tanpa hati yang terarah adalah seperti kapal tanpa kemudi. Ilmu dan pengetahuan sangat penting, tetapi tanpa moral dan nilai-nilai, kita akan tersesat. Dan itulah mengapa kita harus seimbang. Kita harus mengembangkan intelektual kita dan juga moral kita. Pikiran tanpa hati bisa menjadi sangat berbahaya, tetapi hati tanpa pikiran juga bisa menjadi tidak efektif.”

Niketas bertanya dengan antusias, “Bagaimana kita bisa mendidik hati kita, Guru?”

Aristoteles menjawab: “Pertama-tama, seorang guru harus menjadi contoh moralitas yang tinggi. Kedua, melalui diskusi tentang etika dan kebajikan dalam konteks yg nyata. Dan yang tidak kalah penting, melalui pengalaman langsung dan refleksi pribadi seperti menjadi seseorang yg jujur, adil, sabar, dan berempati, serta merenungkan setiap tindakan kita dan dampaknya terhadap orang lain.”

Alexios mengangguk paham dan bertanya, “Jadi, tujuan akhir dari pendidikan adalah untuk menjadi orang yang baik?”

“Ya, benar,” kata Aristoteles dengan bijak. "Pendidikan sejati adalah tentang membentuk karakter yang utuh, di mana pikiran dan hati saling melengkapi. Hanya dengan demikian kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya, yang mampu berkontribusi pada kebaikan dunia. Kebahagiaan sejati datang dari kehidupan yang beretika dan penuh kebajikan.”

Eirene pun tersenyum dan berkata, “Terima kasih, Guru. Saya mengerti sekarang bahwa pendidikan adalah tentang membentuk diri kita secara utuh, bukan hanya mengisi pikiran kita.”

Aristoteles tersenyum bangga pada murid-muridnya. “Itulah esensi dari pendidikan sejati. Ingatlah, mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali. Jadilah pribadi yang tidak hanya cerdas tetapi juga baik hati, karena itulah yang akan membuat dunia kita lebih baik.”

Murid-muridnya mengangguk dengan penuh semangat, merasa terinspirasi oleh kata-kata bijak gurunya. Mereka berjanji dalam hati untuk terus belajar dan berlatih kebajikan, memahami bahwa pendidikan sejati adalah perpaduan antara pengetahuan dan moralitas.

Kisah mereka menginspirasi banyak orang di seluruh Athena, menyebarkan pesan bahwa pendidikan yang sejati harus mencakup hati dan pikiran.

(Aristoteles, filsuf Yunani kuno)