DPRD JABAR

Komisi III DPRD Jabar melakukan evaluasi terhadap PT Jasa Sarana sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan kinerja BUMD berjalan secara sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil evaluasi, kondisi keuangan PT Jasa Sarana masih memerlukan perhatian serius. Aset menyusut dari Rp1 triliun menjadi Rp500 miliar.

DPRD Jabar pun mendorong langkah penyehatan perusahaan agar kinerja BUMD semakin optimal dan berdampak bagi masyarakat.

Persoalan sampah menjadi salah satu isu lingkungan yang mendapat perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Melalui kunjungan kerja ke TPA Sarimukti, Pansus XV DPRD Jabar menghimpun berbagai masukan untuk memperkuat substansi regulasi agar mampu mendukung sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, memimpin Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 (7/7).

Melalui pembahasan Ranperda P2APBD 2025, DPRD Jabar berkomitmen memastikan setiap pelaksanaan APBD dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, dan akuntabel sebagai bagian dari fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Fraksi-fraksi DPRD Jabar telah menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda P2APBD Jabar Tahun Anggaran 2025 sebagai lanjutan pembahasan nota pengantar gubernur yang disampaikan pada Rapat Paripurna 2 Juli 2026.

Salah satu pembahasan penting dalam Ranperda ini adalah penetapan penetapan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang akan menjadi komponen dalam penyusunan Perubahan APBD 2026.

Fraksi PDIP DPRD Jabar juga menyoroti 7 komponen utama laporan keuangan darah, di antaranya realisasi APBD, perubahan saldo anggaran lebih, neraca pemerintah daerah, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Komisi IV DPRD Jabar mendorong percepatan pembangunan SMA dan SMK Negeri di wilayah yang hingga kini belum memiliki satuan pendidikan menengah.

Menurut Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady, masih terdapat sekitar 144 kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK Negeri.

Melalui Badan Anggaran, DPRD Jabar akan terus mengawal alokasi pembangunan unit sekolah baru agar pemerataan layanan pendidikan dapat segera terwujud di seluruh wilayah Jabar.

📊 APBD yang sehat menjadi fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong pengelolaan APBD Tahun 2026 yang lebih akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi. Penguatan koordinasi, perencanaan fiskal yang matang, serta optimalisasi sumber pendapatan daerah menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan program prioritas bagi masyarakat.

Yuk, simak poin-poin selengkapnya pada setiap slide! 👉

Transparansi Akuntabilitas KeuanganDaerah

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM RI, realisasi investasi Jabar sepanjang 2025 mencapai Rp296,8 triliun atau 109,9% dari target, sekaligus menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Ketua Komisi III DPRD Jabar, Jajang Rohana, mengingatkan agar capaian tersebut terus dijaga melalui kemudahan perizinan, kepastian iklim investasi, serta pemerataan investasi agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan di seluruh wilayah Jawa Barat.

Menurutnya, sektor industri pengolahan masih menjadi penggerak utama perekonomian Jabar, didukung sektor infrastruktur, transportasi, perdagangan, konstruksi, dan pertanian.

Dukungan dan komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jabar yang membahas jawaban fraksi-fraksi atas pendapat gubernur terhadap Ranperda prakarsa tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (25/6).

Dalam pandangan Fraksi Gerindra, pembahasan Ranperda juga perlu memperjelas pembagian kewenangan, memperkuat harmonisasi dengan regulasi nasional, serta memastikan setiap ketentuan memiliki dasar hukum yang kuat dan implementatif.

Fraksi-fraksi DPRD Jabar menyetujui pembahasan lebih lanjut terhadap dua Ranperda strategis, yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Ranperda Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Persetujuan tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna, Rabu (24/6).

Meski memiliki penekanan yang berbeda, Fraksi Demokrat, Fraksi NasDem, dan Fraksi PAN sama-sama mendorong agar pembahasan kedua Ranperda mampu menjawab berbagai persoalan nyata di bidang lingkungan hidup dan pendidikan.

Selanjutnya, kedua Ranperda akan dibahas di tingkat Panitia Khusus (Pansus) untuk menyempurnakan substansi regulasi agar lebih implementatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa Barat.