Info Seputar Raman Utara dan Sekitarnya
Share
23/10/2025
Kang Dedi Mulyadi Gercep Tanggapi Tudingan Menkeu Soal Dana Pemprov Jabar “Mengendap di Bank Indonesia”
Bandung — Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, dengan sigap menanggapi tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut adanya dana milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sebesar Rp 4,1 triliun yang disebut “mengendap” di Bank Indonesia.
Dalam konferensi pers di Bandung, Dedi menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak sepenuhnya benar dan perlu diluruskan agar publik tidak salah paham mengenai kondisi keuangan daerah.
“Tidak ada dana Rp 4,1 triliun yang diendapkan dalam bentuk deposito. Yang ada adalah dana kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp 3,8 triliun per 30 September, dan itu pun bersifat dinamis karena terus digunakan untuk kebutuhan rutin daerah,” ujar Dedi menjelaskan, Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk pembayaran berbagai kebutuhan, seperti gaji ASN, kegiatan operasional perangkat daerah, hingga pembiayaan program pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa saldo kas daerah bukanlah uang “nganggur”, melainkan bagian dari arus kas normal pemerintahan.
“Dana itu bergerak setiap hari, bukan disimpan untuk keuntungan. Bahkan sebagian sudah digunakan untuk pembayaran proyek dan program pembangunan. Jadi tidak ada niat menahan atau menimbun uang rakyat,” lanjutnya.
Dedi juga menyoroti pentingnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam membaca data keuangan. Ia menyebut, angka yang dirilis oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia perlu dikonfirmasi secara teknis, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
Kang Dedi Mulyadi Gercep Tanggapi Tudingan Menkeu Soal Dana Pemprov Jabar “Mengendap di Bank Indonesia”
Bandung — Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, dengan sigap menanggapi tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut adanya dana milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sebesar Rp 4,1 triliun yang disebut “mengendap” di Bank Indonesia.
Dalam konferensi pers di Bandung, Dedi menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak sepenuhnya benar dan perlu diluruskan agar publik tidak salah paham mengenai kondisi keuangan daerah.
“Tidak ada dana Rp 4,1 triliun yang diendapkan dalam bentuk deposito. Yang ada adalah dana kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp 3,8 triliun per 30 September, dan itu pun bersifat dinamis karena terus digunakan untuk kebutuhan rutin daerah,” ujar Dedi menjelaskan, Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk pembayaran berbagai kebutuhan, seperti gaji ASN, kegiatan operasional perangkat daerah, hingga pembiayaan program pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa saldo kas daerah bukanlah uang “nganggur”, melainkan bagian dari arus kas normal pemerintahan.
“Dana itu bergerak setiap hari, bukan disimpan untuk keuntungan. Bahkan sebagian sudah digunakan untuk pembayaran proyek dan program pembangunan. Jadi tidak ada niat menahan atau menimbun uang rakyat,” lanjutnya.
Dedi juga menyoroti pentingnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam membaca data keuangan. Ia menyebut, angka yang dirilis oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia perlu dikonfirmasi secara teknis, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
“Kami akan segera melakukan klarifikasi ke pihak Bank Indonesia untuk memastikan data yang digunakan akurat dan tidak menimbulkan tafsir keliru. Jangan sampai informasi ini membuat masyarakat berpikir Pemprov Jabar tidak bergerak,” ujarnya.
Persoalan ini bermula dari pernyataan Menkeu Purbaya yang menuding sejumlah pemerintah daerah, termasuk Jawa Barat, memiliki dana besar yang belum terserap optimal, sehingga menahan laju belanja daerah. Namun, Gubernur Dedi Mulyadi memastikan bahwa Pemprov Jabar terus berupaya mempercepat realisasi APBD, terutama untuk program infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Sebagai penutup, Dedi menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, sekaligus memastikan setiap rupiah APBD digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat.
“Kita ingin publik tahu, bahwa uang daerah ini bekerja untuk rakyat, bukan diam di bank,” pungkasnya.
“Kami akan segera melakukan klarifikasi ke pihak Bank Indonesia untuk memastikan data yang digunakan akurat dan tidak menimbulkan tafsir keliru. Jangan sampai informasi ini membuat masyarakat berpikir Pemprov Jabar tidak bergerak,” ujarnya.
Persoalan ini bermula dari pernyataan Menkeu Purbaya yang menuding sejumlah pemerintah daerah, termasuk Jawa Barat, memiliki dana besar yang belum terserap optimal, sehingga menahan laju belanja daerah. Namun, Gubernur Dedi Mulyadi memastikan bahwa Pemprov Jabar terus berupaya mempercepat realisasi APBD, terutama untuk program infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Sebagai penutup, Dedi menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, sekaligus memastikan setiap rupiah APBD digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat.
“Kita ingin publik tahu, bahwa uang daerah ini bekerja untuk rakyat, bukan diam di bank,” pungkasnya.
Pembangunan Jalan di Raman Utara Dikebut, Warga Rejobinangun dan Raman Aji Sambut Gembira
Lampung Timur, Kamis (9/10/2025) — Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat pembangunan jalan provinsi yang melintasi Desa Rejobinangun dan Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara wilayah timur Lampung tahun 2025.
Sejumlah alat berat sudah bekerja disepanjang ruas jalan utama yang selama ini menjadi jalur penghubung antar kecamatan dan akses menuju Kota Metro. Aktivitas pembangunan tampak intens dilakukan untuk memastikan target rampung sesuai jadwal.
Warga pun menyambut penuh antusias. Jalan ini selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat karena kondisi rusak dan berlubang, yang menghambat distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi.
> “Kami sangat bersyukur. Jalan ini dulu rusak parah, tapi sekarang sudah mulai diaspal ulang. Semoga cepat selesai,” kata Gusti Arjun, warga Desa Rejobinangun.
Kepala Desa Rejobinangun, Bapak Praptowo, mengatakan bahwa pembangunan jalan ini akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Petani bisa lebih mudah mengangkut hasil panen, anak sekolah tidak lagi kesulitan saat musim hujan, dan perekonomian desa pasti meningkat,” ujarnya.
Kepala Desa Rejobinangun juga menghimbau masyarakat untuk ikut menjaga keamanan dan tidak mengganggu aktivitas alat berat di lapangan agar pembangunan berjalan lancar.
Kalau masyarakat ikut mendukung dan sabar selama prosesnya, hasilnya pasti bisa dinikmati.
Sementara itu, Pelaksana Proyek ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa proyek ini merupakan bagian dari program perbaikan infrastruktur strategis dengan anggaran bersumber dari APBN Nasional Tahun 2025.
“Lampung Timur termasuk wilayah prioritas karena konektivitasnya penting bagi distribusi barang dan jasa. Kami menargetkan ruas Raman Utara–Metro selesai sebelum Desember 2025,” jelas nya.
(I Made S)
Click here to claim your Sponsored Listing.
Category
Telephone
Website
Address
Bandar
