ARUS BAWAH RIAU

We Stand by You Mr Abdul Wahid...!!

Satu juta pemilih mu mengharapkan dan senantiasa berdoa agar engkau kembali memimpin Riau.

Di tepi fitnah yang menggulung sungai waktu,
ia memilih sabar sebagai perahu,
ikhlas sebagai dayung,
dan tawakal sebagai angin.
Jabatan hanyalah singgah,
tetapi marwah adalah rumah yang harus dijaga.

Jika cinta rakyat tumbuh tanpa diminta,
barangkali itu karena hatinya lebih dahulu belajar mencintai.

Demi merawat tuah dan menjaga marwah,
ia percaya:
takkan Melayu hilang di bumi,
selama ketulusan tetap berdenyut di dada.

DANI NURSALAM DAN LUKA DI HATI ORANG MELAYU RIAU

Dalam politik, tidak semua luka lahir dari perbedaan pandangan. Ada luka yang justru datang dari orang-orang yang pernah berjalan dalam barisan yang sama, duduk dalam lingkar perjuangan yang sama, dan mengaku memikul cita-cita yang sama.

Kalaulah apa yang dilakukan Dani M Nursalam, mengutip dan meminta uang ke PUPR pantas disebut sebagai sebuah pengkhianatan - Dani sejatinya bukan hanya mengkhianati sahabat seperjuangannya Abdul Wahid - tapi ia telah mengkhianati masyarakat yang menaruh harapan besar kepada Abdul Wahid untuk membawa Riau lebih maju.

Jika benar apa yang terungkap dalam berbagai proses hukum dan persidangan itu, yang terluka bukan hanya hubungan persahabatan di antara dua orang manusia. Yang terluka adalah kepercayaan masyarakat yang selama ini menggantungkan harapan pada kepemimpinan Abdul Wahid.

Sebab seorang pemimpin tidak pernah berdiri sendirian. Di belakangnya ada ribuan bahkan jutaan harapan yang ikut berdiri.

Ada harapan para petani kelapa di Mandah, Guntung, Pulau Kijang, Enok, dan kampung-kampung lain di Indragiri Hilir yang sejak lama bermimpi harga kelapa lebih stabil dan kehidupan mereka lebih layak.
Ada harapan anak-anak pesisir di Rangsang, Merbau, Belitung, Tebing Tinggi, dan p**au-p**au kecil lainnya yang ingin kampungnya lebih terang, listrik lebih baik, kesempatan hidup lebih luas, dan masa depan tidak lagi harus dicari jauh meninggalkan tanah kelahiran.
Ada p**a harapan masyarakat yang hidup di tepian Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar, Sungai Indragiri, hingga Batang Kuantan. Mereka tidak sedang meminta kemewahan. Mereka hanya ingin daerahnya maju, ekonominya tumbuh, dan kesejahteraan hadir lebih dekat dalam kehidupan mereka.

Karena itu, ketika sebuah perkara menyeret nama Abdul Wahid, seorang pemimpin yang menjadi tumpuan harapan rakyat, kegelisahan yang muncul bukan hanya soal hukum. Kegelisahan itu menyentuh ruang batin masyarakat.
Bagi orang Melayu Riau, peristiwa seperti ini membangunkan kembali ingatan lama yang belum sepenuhnya sembuh.

Masyarakat masih mengingat bagaimana sejumlah pemimpin daerah yang pernah mereka banggakan pada akhirnya harus berhadapan dengan persoalan hukum. Setiap kali peristiwa serupa terjadi, luka lama itu seakan disobek kembali. Apatah lagi dalam perkarara Abdul Wahid banyak kejanggalan sejak awal peristiwa. Dan kali ini luka lama itu bukan ditoreh oleh sang pemimpin itu sendiri. Dani M Nursalam selaku orang kepercayaannya lah yang menorehkan hingga sang pemimpin jatuh tersungkur dan berdarah. Sejarah kembali menikam jejaknya di Riau.

Maka persoalan ini tidak bisa dilihat semata-mata sebagai perkara individu. Ia telah berkembang menjadi persoalan psikologis dan sosial masyarakat Melayu Riau.
Yang paling menyedihkan adalah ketika sebuah celah muncul dari lingkungan yang seharusnya menjadi benteng terdekat seorang pemimpin.

Dalam tradisi Melayu, sahabat bukan sekadar teman seperjalanan. Sahabat adalah orang yang menjaga marwah ketika orang lain mencoba menjatuhkannya. Sahabat adalah orang yang menutup aib, bukan membuka pintu bagi datangnya badai. Sahabat adalah yang mengingatkan dan menasehati. Sebab itu, pengkhianatan selalu terasa lebih menyakitkan daripada serangan lawan.
Jika benar rangkaian peristiwa ini bermula dari tindakan yang dilakukan oleh orang yang berada dalam lingkaran kepercayaan itu sendiri, maka masyarakat berhak merasa kecewa. Bukan semata kepada akibat hukumnya, melainkan kepada hilangnya nilai-nilai kesetiaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh budaya Melayu.

"Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya"

Kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), kami hendak berbisik: Tuduhan pola korupsi yang disematkan kepada Abdul Wahid—seperti kepada terdakwa lainnya—sesungguhnya keliru jika tak melihat wataknya. Abdul Wahid adalah budak Melayu yang setia pada kawan, tak segan membantu bila dibutuhkan. Pantang baginya menjahanamkan kawan. Apalagi menjahanamkan orang-orang yang mengabdi kepadanya. Bukan watak Abdul Wahid, demi kepentingan pribadi ia korbankan orang lain.

Apatah lagi dari awal rentetan peristiwa, hingga tersajinya fakta-fakta di persidangan dengan menghadirkan 40 orang saksi, tak lah ada secuil bukti pun yang benar-benar kuat, benar-benar terang, bahwa Abdul Wahid ada melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan.

"Ada luka yang datang dari musuh, lalu sembuh oleh waktu.
Tetapi ada luka yang datang dari sahabat sendiri, lalu tinggal lama di dalam dada, menjadi perih yang tak kunjung reda"

(AB)

Mengapa KPK Perlu Menelusuri Keaslian Barang Mewah Milik SF Hariyanto?

Dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, setiap informasi yang berkaitan dengan harta kekayaan pejabat publik semestinya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Karena itu, pernyataan SF Hariyanto yang beberapa kali mengaku memiliki barang-barang mewah palsu layak untuk diuji dan ditelusuri lebih lanjut secara objektif.

Publik tentu masih mengingat polemik gaya hidup mewah yang pernah menyeret nama keluarga SF Hariyanto. Saat itu, sejumlah barang bermerek yang dipamerkan disebut sebagai barang tiruan. Belakangan, dalam kesaksiannya pada persidangan perkara yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, kembali muncul pengakuan bahwa beberapa jam tangan yang disita dari kediamannya merupakan barang palsu.

Pertanyaannya sederhana: benarkah seluruh barang yang diklaim palsu tersebut memang tidak memiliki nilai ekonomi sebagaimana merek yang melekat padanya? Di sinilah pentingnya peran lembaga penegak hukum, termasuk KPK, untuk melakukan verifikasi secara menyeluruh. Sebab, keaslian sebuah barang bukan sekadar persoalan merek, melainkan juga berkaitan dengan transparansi dan kewajaran harta kekayaan seorang pejabat negara.

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang-barang tersebut terbukti asli dan bernilai tinggi, maka akan muncul pertanyaan yang lebih besar mengenai asal-usul serta sumber pembiayaannya. Hal ini menjadi relevan mengingat sebagian besar perjalanan karier SF Hariyanto sebelum menjabat Wakil Gubernur Riau berada dalam lingkup birokrasi sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Sebaliknya, apabila barang-barang tersebut benar-benar palsu, maka hasil pemeriksaan tersebut juga penting untuk disampaikan kepada publik sebagai bentuk klarifikasi dan kepastian informasi. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi spekulasi maupun prasangka yang berkembang di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukanlah penghakiman, melainkan transparansi. Kejelasan mengenai status dan nilai barang-barang mewah yang pernah menjadi sorotan publik akan membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggara negara. Dalam negara yang menjunjung prinsip akuntabilitas, setiap pertanyaan yang muncul dari ruang publik seharusnya dijawab melalui fakta dan pembuktian, bukan sekadar pengakuan.