PIT STOP MOTOR Jember

Merespons dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe, Dosen Ilmu Pemerintahan UMY Dr. Suswanta, M.Si. menduga anggaran yang begitu besar menjadi penyebabnya.
-

Anggaran Besar Tanpa Dibarengi Pengawasan Diduga Menjadi Penyebab Korupsi Gubernur Papua


https://muslimahnews.net/2022/09/26/12002/
-

Muslimah News, NASIONAL — Menkopolhukam Mahfud M. D. mengumumkan dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe. Bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavananda, serta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, Mahfud mengumumkan kasus itu dalam konferensi pers di kantornya, Senin (19/09/2022).

“Lukas Enembe bukan hanya diduga menerima gratifikasi sebanyak Rp1 miliar. Di balik itu, PPATK menemukan dugaan bahwa Lukas menyimpan dan mengelola uang yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah,” ujar Mahfud.

Dugaan korupsi yang dilakukan Lukas, kata Mahfud, meliputi alokasi janggal anggaran untuk pimpinan Pemprov Papua yang nilainya mencapai ratusan miliar. “Selain itu, ada p**a dugaan penyelewengan dana Pekan Olahraga Nasional dan dugaan bahwa Lukas memiliki manajer untuk melakukan pencucian uang,” ucapnya.

-
Setor ke Kasino
-

Sementara itu, Kepala PPATK Ivan mengatakan lembaganya menemukan dugaan bahwa Lukas menyetorkan secara tunai uang sejumlah Rp560 miliar ke kasino. “Uang itu disetorkan ke rumah judi dalam periode yang tidak sebentar. Salah satu yang ditemukan PPATK, Lukas diduga pernah menyetorkan secara langsung uang sejumlah $5 juta ke rumah judi. Itu nilai yang fantastis,” katanya.

Menurut Ivan, ada dua negara yang diduga menjadi tempat Lukas melakukan transaksi perjudian. Ia tidak menyebutkan kedua negara tersebut. Namun, ia mengatakan telah menyerahkan data mengenai aktivitas judi itu ke KPK.

-
Anggaran Besar
-

Menyorot kasus tersebut, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dr. Suswanta, M.Si. menduga anggaran yang begitu besar menjadi penyebab korupsi.

“Adanya anggaran bagi Papua yang begitu besar diduga menjadi sebab terjadinya korupsi. Anggaran untuk provinsi Papua dan Papua Barat pada 2022 sangat besar yaitu 84,7 triliun (otsus, tambahan infrastruktur, dana desa dan kementerian/lembaga),” ungkapnya kepada MNews, Ahad (25/9/2022).

Suswanta mengatakan, kewenangan mengelola anggaran tidak dibarengi dengan pengawasan baik oleh instansi terkait, media dan masyarakat. Selain itu, kata Suswanta, gaya hedonis pejabat juga menjadi faktor pendorong bagi pejabat untuk melakukan korupsi.

Suswanta menduga penangkapan Gubernur Papua juga ada kaitannya dengan kompetisi politik. “Penangkapan Gubernur Papua selain karena memang korupsi ratusan miliar tetapi juga karena yang bersangkutan kader Demokrat (kompetisi politik Demokrat versus PDIP),” duganya.

Ia juga mengatakan, korupsi oleh Gubernur Papua sudah lama diketahui pusat, tetapi tidak ditindak. “Hal ini dilakukan untuk menjaga Papua agar tidak lepas dari NKRI,” ujarnya.

-
Biaya Politik Tinggi
-

Selain itu, Suswanta menilai, gubernur dan walikota/bupati yang tersangkut korupsi disebabkan karena biaya politik yang tinggi.

“KPK mencatat (2022) ada 122 kasus korupsi yang melibatkan bupati/walikota/wakilnya (dari 416 kabupaten/kota), 21 kasus melibatkan gubernur (dari 34 provinsi). Penyebabnya karena biaya politik tinggi (rata-rata 10-30 miliar untuk pilkada bupati/walikota, 100 miliar untuk pilkada gubernur),” ungkapnya.

Menurutnya, biaya tersebut tidak sebanding dengan gaji pokok dan tunjangan gubernur/bupati/walikota sehingga dibutuhkan cukong untuk membantu pencalonan.

“Cukong yang membantu gubernur/bupati/walikota terpilih akan menagih janji dan minta dimenangkan dalam proyek,” cetusnya.

-
Akar Masalah
-

Suswanta memerinci, akar masalah terjadinya korupsi setidaknya karena empat hal. “Pertama, sistem yang rusak, mulai dari rekrutmen (pemilu) biaya tinggi, kemudahan cukong-cukong politik dan keluarga (KKN ditambah banyak pejabat sekaligus pengusaha) dalam memperoleh izin pengelolaan SDA, tender pengadaan barang dan jasa dan proyek-proyek pemerintah,” katanya.

Kedua, lanjutnya, individu pejabat yang rendah integritas keilmuan dan kepribadiannya (hedonis dan tamak). “Ketiga, rusaknya aturan hukum dan penegakannya (penegak hukum juga menjadi koruptor). Keempat, lemahnya pengawasan oleh instansi terkait, media dan masyarakat,” bebernya.

Solusi atas permasalahan ini, kata Suswanta, diperlukan sistem alternatif yang mampu mewujudkan pemimpin yang berkualitas dan amanah dengan mekanisme pemilihan tanpa korupsi dan manip**asi.

“Sistem yang mampu mencerdaskan rakyat dan media untuk berani melakukan amar makruf nahi mungkar dan mengawasi jalannya pemerintahan,” pungkasnya. [MNews/IA]

Done is Well....