Think Medio

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pengadaan sekitar 25 ribu sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Tentu KPK memberikan perhatian soal itu,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa (14/4), dikutip Antara.

Budi menjelaskan, perhatian khusus yang diberikan KPK lantaran pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area rawan korupsi, sejak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

“Mulai dari proses awal, perencanaannya itu apakah sudah dilakukan analisis kebutuhannya sehingga nanti berujung kepada spesifikasi kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan?,” imbuh Budi.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkap bahwa puluhan ribu motor listrik dialokasikan untuk mendukung operasional MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG. Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” ujar Dadan.

Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin melangsungkan pertemuan dengan Secretary of War Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon, Washington D.C, Senin (13/4).

Pertemuan antara menteri pertahanan ini membahas sejumlah penguatan kerja sama pertahanan dalam rangka hubungan bilateral yang saling percaya, menghormati, dan saling menguntungkan.

Dilansir dari siaran resmi Kemhan, Selasa (14/4), pertemuan ini menjadi line of departure bagi penguatan program International Military Education and Training (IMET) melalui pengembangan capacity building dan human invest dalam bidang pendidikan dan latihan, termasuk untuk pas**an khusus.

Selain itu, Indonesia-AS juga bersepakat untuk melakukan peningkatan kerja sama pertahanan menjadi Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) sebagai kerangka panduan untuk memperluas kerja sama pertahanan bilateral lebih strategis.

Nantinya, di bawah kerangka MDCP, Indonesia dan AS akan menjalin kerja sama mengenai pengembangan kapasitas, teknologi pertahanan generasi berikutnya, peningkatan kesiapan operasional, pendidikan militer operasional, serta penguatan hubungan antarpersonel pertahanan kedua negara.

Kerja sama ini, tulis rilis Kemhan, dipandang sebagai peluang untuk memperkuat kapasitas pertahanan nasional, namun tetap dijalankan dalam koridor politik luar negeri bebas aktif, kepentingan nasional, dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji usulan ‘War Ticket’ untuk mengatasi persoalan antrean haji yang relatif lama dan rata-rata mencapai 26,4 tahun.

Hal tersebut disampaikan Irfan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2025 M di Asrama Haji Grand El Hajj (Asrama Haji Cipondoh), Tangerang, Banten, Rabu (8/4).

“Muncul pemikiran apakah perlu antrean yang begitu lama? Apakah tidak perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman sebelum ada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Sebelum ada BPKH,_ insyaAllah_ tidak ada antrean,” ungkap Menteri Haji dan Umrah, dikutip dari detik.com, Sabtu (11/4).
Melalui skema ‘War Ticket’ tersebut, pemerintah nantinya akan mengumumkan biaya haji tahun berjalan dan membuka pendaftaran pada tanggal tertentu. Irfan menyebut bahwa calon jemaah yang telah siap secara finansial dan fisik dapat langsung mendaftar serta berangkat pada tahun yang sama.

“Semacam war ticket, apakah perlu kita memikirkan hal seperti itu lagi? Tentu ini bukan hal yang gampang diputuskan, tapi sebagai sebuah wacana, tentu sah-sah saja untuk dipikirkan,” imbuhnya.